Jokowi Perlu Pertimbangkan Proporsionalitas Kursi Kabinet

Proporsionalitas dinilai menjadi tema penting dalam penyusunan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 09 Agustus 2019  |  17:43 WIB
Jokowi Perlu Pertimbangkan Proporsionalitas Kursi Kabinet
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan keterangan pers usai pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024 dalam Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019). Megawati Soekarnoputri terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2019-2024. - ANTARA /Fikri Yusuf

Bisnis.com, JAKARTA - Proporsionalitas dinilai menjadi tema penting dalam penyusunan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Kelakar Megawati Soekarnoputri agar PDI Perjuangan mendapatkan posisi menteri lebih banyak adalah hal wajar. Presiden terpilih Joko Widodo perlu memikirkan proporsionalitas dalam menyusun kabinetnya.

"Kalau jadi penambahan partai koalisi, tentu harus ada azas keadilan yang didasarkan pada proporsionalitas. Artinya yang berkeringat lebih besar, wajar jika mendapat jatah lebih banyak," ungkap Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Sebelumnya, dalam Kongres V PDI Perjuangan di Bali pada Kamis (8/8), Megawati melontarkan kelakar bahwa partai berlambang banteng itu harusnya mendapatkan jatah menteri lebih banyak, mengingat posisinya sebagai peraih suara terbanyak di legislatif.

Pernyataan itu muncul setelah muncul isu beberapa partai yang berseberangan dengan Jokowi akan bergabung dalam pemerintahan ditandai dengan datangnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Kongres V PDI Perjuangan di Bali.

Selain Prabowo, hadir juga wapres terpilih Ma'ruf Amin, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum NasDem Surya Paloh, serta Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa.

Namun, menurut pakar komunikasi politik Lely Arrianie, kedatangan banyak ketua umum ke Kongres V PDI Perjuangan itu bisa dianggap sebagai salah satu bentuk silahturahmi politik.

"Tapi rekonsiliasi bukan berarti berkoalisi, itu catatan pentingnya. Karena kita butuh sistem check and balance, jadi harus tetap ada partai yang ada di luar pemerintah," kata Ketua Program Magister Komunikasi Universitas Jayabaya itu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pdip, Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Sumber : Antara

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top