Bisnis.com, JAKARTA – Verifikasi yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi informasi bohong atau hoaks yang beredar di dunia maya masih menghadapi tantangan serius lantaran rendahnya kepercayaan masyarakat.
Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Dirjen Aptika, Kemenkominfo Riki Arif Gunawan mengatakan pemerintah berada di posisi dilema saat melakukan verifikasi berita, terutama untuk yang berkaitan dengan pemerintah.
"Tantangannya adalah masalah verifikasi, Siapa yang memverifikasi? Kalau nanti hoaks tentang pemerintah dan pemerintah yang memverifikasi, akan banyak yang tidak percaya," ujar Riki di Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Sebagai langkah penanggulangan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan komunitas yang bergerak di bidang pemberantasan hoaks untuk melakukan verifikasi serta menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang diyakini bisa meredam peredaran hoaks.
Salah satu komunitas yang bekerja sama dengan pemerintah, yakni Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), menilai peredaran hoaks di Indonesia pada tahun politik 2019 sangat berbeda dengan peredaran pada pemilu sebelumnya pada 2014.
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, mengatakan pada 2014, gencarnya peredaran hoaks terjadi pada hari pelaksanaan pemilihan umum. Sementara itu, pada Pemilu 2019, hoaks sudah ramai beredar di dunia maya sejak 6 bulan sebelum masa pemilihan.
"Hipotesis kami adalah, hoaks ramai beredar karena literasi digital masyarakat masih belum baik, fanatisme politik, serta masih maraknya situs abal-abal yang membingungkan masyarakat," kata Septiaji.
Sejauh ini, Mafindo mencatat sebanyak 997 hoaks tersebar sepanjang 2018. Pada 2019, tercatat rata-rata lebih dari 100 hoaks muncul setiap bulannya dengan mayoritas bertema politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
