Kesan Superioritas yang Wajar Tapi Berbahaya dari Kongres V PDIP

PDI Perjuangan menyelenggarakan Kongres Nasional V di Sanur, Bali pada 8-10 Agustus 2019.
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 09 Agustus 2019  |  12:11 WIB
Kesan Superioritas yang Wajar Tapi Berbahaya dari Kongres V PDIP
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat berpidato dalam acara pembukaan Kongres Nasional V PDI Perjuangan di Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019). - Istimewa

Bisnis.com, DENPASAR -- Ada kesan superioritas yang muncul dari pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri saat membuka Kongres Nasional V partainya di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).

Dalam pidatonya, Mega mengungkit posisi PDIP sebagai partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Di awal pidato, dia mengaku banyak mendapat permintaan dari partai-partai politik yang ingin diundang ke pembukaan Kongres V.

"Saya sendiri sampai bingung. Sampai terakhir pun ada yang tanya 'kenapa saya enggak diundang?' Kalau saya bilang ke Pak Sekjen [Hasto Kristiyanto], enak loh jadi partai pemenang, semua mau merapat," ujar Mega sambil tertawa.

Pernyataan itu mungkin disampaikan dalam konteks bercanda. Namun, pandangan publik atas pernyataan itu bisa jadi berbeda.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan ada pandangan publik bahwa Mega dan PDIP ingin menegaskan bahwa peran mereka besar dalam kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Perasaan itu, menurutnya, wajar muncul di PDIP karena dua faktor. Pertama, Jokowi merupakan kader partai berlambang banteng dengan moncong putih itu. Kedua, PDIP merupakan parpol pemenang Pileg 2019 dan hampir semua pemilihnya senafas dengan kebijakan partai agar memilih Jokowi-Ma'ruf di Pilpres.

"Kesannya dari pidato itu ada yang superior dan inferior. Makanya kan agak ramai dari pidato itu. Superior itu seakan-akan PDIP, Mega, melampaui teman-teman koalisi yang lain," ujar Adi kepada Bisnis, Jumat (9/8).

Perasaan superior yang dimiliki Mega dan PDIP sebenarnya merupakan hal wajar. Namun, hal ini dianggap bisa menjadi pisau bermata dua bagi keharmonisan koalisi partai politik (parpol) pengusung Jokowi-Ma'ruf atau Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Adi menilai bisa saja nantinya KIK terpecah menjadi dua kubu yakni parpol yang merapat ke barisan PDIP dan Partai NasDem. Anggapan ini muncul setelah beberapa waktu lalu sempat mengemuka isu keretakan koalisi akibat adanya pertemuan beberapa sekjen parpol KIK di Kantor DPP Nasdem tanpa kehadiran perwakilan PDIP.

"Apalagi, di saat bersamaan Mega menunjukkan kemesraan luar biasa dengan Prabowo Subianto [Ketua Umum Partai Gerindra]. Ini bisa menjadi ujian soliditas koalisi internal," tuturnya.

Potensi terbelahnya KIK juga mengemuka setelah Mega secara terbuka menyampaikan keinginannya agar PDIP mendapat jatah kursi menteri terbanyak di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024. Dalam pidatonya kemarin, dia menegaskan tak ingin mendapat jatah menteri yang sama atau lebih sedikit dari perolehan PDIP saat ini.

Sejauh ini, ada lima kader PDIP yang duduk sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koperasi dan UMKM AAGN Puspayoga, serta Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

"Kalau ini enggak di-maintain dengan baik, tentu potensi gejolak luar biasa," tambah Adi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
megawati, pdip

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top