Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Jepang akan mengeluarkan Korea Selatan dari daftar negara yang menikmati fasilitas kontrol ekspor minimum, seiring dengan berlanjutnya ketegangan antara kedua negara terkait pekerja paksa pada masa Perang Dunia.
Reuters melansir, Jumat (2/8/2019), keputusan itu telah disepakati oleh kabinet dan akan berlaku efektif mulai 28 Agustus 2019.
Namun, Menteri Industri Jepang Hiroshige Seko mengatakan kebijakan ini bukanlah sebuah langkah balasan maupun untuk melukai hubungan bilateral kedua negara, dan dilakukan demi mempertahankan keamanan nasional Negeri Sakura. Dia juga mengklaim telah memberitahu AS atas rencana ini.
Sebelumnya, Pemerintah Jepang menyampaikan bahwa lemahnya kontrol ekspor Korea Selatan (Korsel) sebagai isu utama kebijakan ini.
Selain itu, putusan pengadilan Korsel yang memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang membayar kompensasi kepada para pekerja paksa masa perang menjadi alasan lainnya, karena dianggap merusak kepercayaan Tokyo. Jepang beralasan masalah kompensasi telah diselesaikan lewat perjanjian khusus pada 1965, yang sekaligus mendasari normalisasi hubungan kedua negara.
Dengan adanya kebijakan ini, eksportir Negeri Ginseng harus melalui prosedur administratif tambahan untuk bisa mendapatkan lisensi ekspor. Hal ini berpotensi memperlambat ekspor bahan baku pembuatan senjata.
Baca Juga
Sekitar sebulan lalu, Jepang sudah lebih dulu memperketat ekspor bahan baku pembuatan cip dan panel layar elektronik ke Korsel.
Korsel pun menjadi negara pertama yang dikeluarkan dari "daftar putih" fasilitas perdagangan Jepang. Secara keseluruhan, ada 27 negara di dalam daftar tersebut, termasuk Jerman, Inggris, dan AS.
Seoul telah mewanti-wanti Jepang bahwa jika hubungan kedua negara makin buruk, maka bisa jadi kesepakatan untuk berbagi informasi intelijen akan dikaji ulang.
