Bisnis.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berharap tidak ada intervensi politik yang dilakukan terhadap siapapun pejabat di bidang hukum di kabinet baru Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Harapan itu dikemukakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat merespon pertanyaan soal kemungkinan calon Jaksa Agung di kabinet baru Jokowi. Dia menyebut secara prinsip hukum tidak boleh ditegakkan hanya demi kepentingan politik tertentu.
“Di sini diperlukan kedewasaan, di sini diperlukan sebuah tanggung jawab, integritas dari aparat penegak hukum,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Saat ini posisi Jaksa Agung ditempati Muhammad Prasetyo yang merupakan politikus Partai NasDem. Prasetyo telah menjabat Jaksa Agung sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden lima tahun lalu.
Menurut Hasto, semua pejabat di dunia hukum harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa terpengaruh intervensi politik dari pihak tertentu. Khusus untuk jabatan Jaksa Agung, Hasto memberi sinyalemen bahwa partainya telah menangkap aspirasi agar jabatan itu nantinya diisi orang profesional.
“Berbagai aspirasi publik bahwa Jaksa Agung dipimpin oleh internal yang tumbuh dan punya dedikasi dalam membangun seluruh sistem, dan komitmen seluruh elemen dari aparat, dari Jaksa Agung untuk dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, itu juga ditangkap oleh PDIP. Kami memberikan dukungan terhadap aspirasi itu,” ujarnya.
Baca Juga
Pada kesempatan yang sama Hasto juga menjelaskan soal kebutuhan sosok profesional dan politikus di kabinet baru Jokowi. Dia menyebut, harusnya tak perlu ada dikotomi antara profesional dan politikus untuk masuk kabinet baru Jokowi.
“Bagi PDIP, profesional tanpa idelogi nggak cukup. Karena kita berbicara tentang arah, setiap menteri harus berbicara tentang arah perkembangan bangsa dan negara,” katanya.
