Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR : Traveloka dan Tokopedia Jadi Travel Umrah Bakal Ditolak

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa tidak mudah untuk menjadi penyelenggara ibadah umrah.
Hidayat Nur Wahid-JIBI/Samdysara Saragih
Hidayat Nur Wahid-JIBI/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait dengan kerja sama ekonomi digital khususnya yang berkaitan dengan layanan umrah.

Traveloka dan Tokopedia disebut bisa memanfaatkan peluang tersebut. Namun Dewan Perwakilan Rakyat menilai hal itu sulit bisa terealisasi.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa tidak mudah untuk menjadi penyelenggara ibadah umrah.

“Salah satu syaratnya dimiliki oleh muslim. Terutama sekali harus dikeluarkan izin oleh Kementerian Agama bukan Kementerian Informasi dan Informatika,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/7/2019). 

Hidayat menjelaskan bahwa Komisi I akan menanyakan isi nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Menurutnya, itu bukan domain Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Pihaknya akan mengoreksi dan sangat keras jika memang Traveloka dan Tokopedia diberikan izin menjadi agen umrah. Ini karena sudah melewati tugas dan fungsi.

“Tidak mungkin [Traveloka dan Tokopedia jadi penyedia umrah] kecuali Kementerian Agama mengizinkan. Dan saya yakin Kementerian Agama tidak akan mengizinkan karena dari sisi persyaratan kepemilikan dan relasi agama saja tidak terpenuhi,” jelasnya.

Apabila perusahaan yang valuasinya melebihi US$1 miliar ini mau mempermudah jemaah, itu boleh saja. Tapi hanya sampai pada penjualan tiket hingga sewa hotel, tidak menjadi agen.

Hidayat yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini malah meminta agar Kementerian Agama (Kemenag) agar lebih efektif melakukan koordinasi kepada penyelenggara umrah agar tidak ada kecurangan dan kerugian bagi masyarakat.

“Justru regulasi dan kewenangan dari Kemenag soal perizinan dan pengawasan penting dikuatkan, bukan malah digerogoti oleh keputusan sepihak oleh Kemenkominfo,” ucapnya.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam pengembangan aplikasi umrah digital, tidak menganggu pasar biro perjalanan.

“Situasinya sama saja dengan biro travel yang dulu ada, sekarang juga masih ada ketika bisnisnya bergeser ke ranah online. Hanya saja sekarang menjadi merchant-nya Traveloka dan platform lainnya. Jadi tergantung pasarnya, ada pasar yang retail, ada yang non-retail. Tidak perlu khawatir,” katanya melalui keterangan resminya dari Riyadh, Arab Saudi yang dikutip Jumat (5/7/2019). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Akhirul Anwar
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper