Bisnis.com, BANJARBARU - Kementerian PPN/Bappenas memastikan ibukota akan pindah ke Kalimantan, karena wilayah tersebut dianggap memenuhi sejumlah kriteria.
“Pemindahan ibu kota sudah pasti akan di Kalimantan. Di mana pun ibu kota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata dalam dialog nasional pemindahan ibu kota negara (IKN) dengan tajuk Kalimantan untuk Indonesia, Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable di Novotel Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/7/2019).
Menurut Rudy, ibu kota dipindahkan ke tengah, yaitu Kalimantan agar Indonesia-sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. Itulah mengapa Kalimantan menjadi pilihan, selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana.
"Pemindahan ibukota negara akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, juga mendorong perdagangan antar wilayah Indonesia,” ujarnya.
Dia menuturkan, berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet pada 29 April 2019, Presiden RI Joko Widodo memberi arahan untuk memilih alternatif ketiga, yaitu ke luar Jawa dan harus berada di tengah NKRI untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi serta harus dapat mendorong pemerataan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia.
Adapun kriteria penentuan lokasi yang digunakan dalam menentukan calon ibu kota negara, yaitu:
- Lokasi strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia;
- Tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi;
- Lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut;
- Tersedia sumber daya air cukup dan bebas pencemaran lingkungan;
- Dekat dengan kota yang sudah ada, berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, meliputi akses mobilitas seperti bandara, pelabuhan dan jalan;
- Ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau;
- Tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan; potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang; memenuhi perimeter pertahanan, dan keamanan.
Hingga saat ini, lanjutnya, Kementerian PPN/Bappenas masih dalam proses merampungkan kajian untuk menentukan lokasi pasti pemindahan IKN. Presiden RI Joko Widodo akan mengumumkan lokasi terpilih pada tahun ini.
Sementara itu, dialog ini dihelat untuk mendapatkan masukan terkait kesiapan Kalimantan Selatan menjadi salah satu calon lokasi IKN, selain Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, dilihat dari perspektif lingkungan hidup serta perspektif sosial dan budaya.
Hadir menjadi pembicara utama adalah Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.
Selain itu, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi, Menteri Lingkungan Hidup (2009-2011) dan Menteri Riset dan Teknologi (2011-2014) Gusti Muhammad Hatta, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat Taufik Arbain, dan moderator Hendricus Andy Simarmata.
