Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas pagu indikatif Rancangan APBN 2020 yang diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Dalam kata pengantar yang disampaikan sebelum rapat dimulai, Jokowi mengatakan pemerintah harus bisa mengantisipasi dinamika ekonomi global yang terus bergerak dan berubah dinamis. Dengan demikian, RAPBN 2020 harus dirancang agar mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis.
"Terus agar kita jaga tetap sehat, tetapi juga responsif dan memperkuat daya saing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita," kata Jokowi yang baru saja terpilih sebagai Presiden periode kedua yaitu 2019-2024.
Tentang pagu indikatif RAPBN 2020, Jokowi mengingatkan empat hal. Pertama, RAPBN 2020 diprioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan dan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan industri. Jokowi juga mengingatkan pentingnya stimulus peningkatan ekspor dan investasi.
"Yang kedua, anggaran 5% di bidang kesehatan saya harapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh tanah air dan juga yang paling penting pemberantasan stunting, kurang gizi dan keselamatan ibu hamil saat melahirkan, program imunisasi betul-betul harus jadi fokus kita dalam pembangunan SDM," kata Jokowi.
Ketiga, Jokowi meminta infrastruktur lebih difokuskan dan disambungkan dengan kegiatan dan sentra-sentra produksi, baik itu kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan produksi persawahan, perkebunan, pertanian, perikanan, serta sentra-sentra usaha mikro, kecil dan menengah.
Keempat, Jokowi berharap RAPBN 2020 harus mampu mengurangi kemiskinan. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dana desa dan program baru yaitu kartu sembako bisa menyasar ke pihak yang membutuhkan. Jokowi juga mengingatkan mengenai bantuan modal untuk pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan menengah.
"Dan yang terakhir, untuk belanja pegawai, sekali lagi semuanya harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi, baik di pusat maupun di daerah, gunakan anggaran seefisien mungkin, kurangi belanja-belanja yang kurang produktif, dan pastikan semuanya tepat sasaran," kata mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini.
