Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Alasan Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Partai politik di luar pemerintahan berfungsi sebagai pengontrol dan penyeimbang pemerintahan.
Anggota Brimob Polri mempersiapkan tameng pelindung pengamanan di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (22/5/2019). DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, beririsan dengan fungsi partai oposisi pemerintah./ANTARA FOTO-Muhammad Iqbal
Anggota Brimob Polri mempersiapkan tameng pelindung pengamanan di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (22/5/2019). DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, beririsan dengan fungsi partai oposisi pemerintah./ANTARA FOTO-Muhammad Iqbal

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Juanda berpandangan sebaiknya tetap ada partai politik di luar pemerintahan agar fungsi "cheks and balances" terhadap pemerintah tetap berjalan.

"Partai politik di luar pemerintahan berfungsi sebagai pengontrol dan penyeimbang pemerintahan, sehingga kinerja pemerintahan berjalan baik," kata Prof Juanda pada diskusi "Empat Pilar MPR RI" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Menurut Prof Juanda, dalam sistem politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial, tidak mengenal oposisi, tapi dalam praktiknya partai politik pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang belum terpilih, memilih berada di luar pemerintahan dan menjadi menjadi penyeimbang pemerintah.

Dengan adanya partai politik penyeimbang, yang memberikan kontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat, menurut dia, maka pemerintah akan bekerja lebih hati-hati dan lebih baik.

Kalau saat ini, presiden terpilih menyerukan rekonsiliasi untuk membangun kembali silaturrahmi, persaudaraan, dan persatuan bangsa Indonesia, tidak berarti semua partai-partai politik bergabung bersama pemerintah.

"Kalau semua partai politik peserta pemilu bergabung bersama pemerintah, itu namanya bukan rekonsiliasi, tapi akuisisi. Kalau semua parpol bergabung bersama pemerintah, maka tidak ada lagi penyeimbang dan pengontrol pemerintah," katanya.

Prof Juanda mengkhawatirkan, kalau pemerintahan tidak ada kontrolnya dikhawatirkan akan menjadi tirani dan pemerintahan absolut. "Ini sudah melenceng dari prinsip demokrasi," katanya.

Menurut Juanda, parpol pengusung capres-cawapres yang belum terpilih akan lebih terhormat jika tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi menjadi pengontrol pemerintah.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Miftahul Ulum
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper