Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sengketa Pilpres Tuntas, KPU Lanjut ke Perselisihan Legislatif 

Putusan perselisihan hasil pemilihan umum pilpres presiden telah usai pekan lalu. Selanjutnya adalah proses penyelesaian untuk legislatif. 
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 01 Juli 2019  |  15:21 WIB
Komisioner KPU Ilham Saputra memberikan keterangan sebelum sidang lanjutan gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/6/2019). JIBI/Bisnis - Denis Riantiza Meilanova
Komisioner KPU Ilham Saputra memberikan keterangan sebelum sidang lanjutan gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/6/2019). JIBI/Bisnis - Denis Riantiza Meilanova

Bisnis.com, JAKARTA — Putusan perselisihan hasil pemilihan umum pilpres presiden telah usai pekan lalu. Selanjutnya adalah proses penyelesaian untuk legislatif. 

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan bahwa akan mengumpulkan pimpinan KPU provinsi membahas apa saja jenis perselisihan. Di situ akan disiapkan juga jawaban dan koordinasi dengan tim hukum.

“Jadi nanti kan memang pengacara itu dibagi per partai. Ada lima pengacara atau lima firma untuk meng-handle gugatan ini,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Ilham menjelaskan bahwa sampai hari ini KPU masih menunggu buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) yang tercatat di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 339 gugatan perselisihan hasil pemilihan umum legislatif yang diajukan partai, tidak semuanya akan diterima.

“Kita tunggu hari ini paling lama sore. Baru kemudian kita ketahui, baru atur strategi,” jelasnya.

Ilham menuturkan bahwa apabila salam satu kabupaten tidak ada sengketa, maka KPU bisa menetapkan calon anggota legislatif terpilih.

“Bahwa ini loh yang pemenang-pemenang pemilu yang kursinya siapa saja,” ucapnya.

Berdasarkan agenda PHPU, pemeriksaan pendahuluan legislatif berlangsung pada 9—12 Juli. 11—26 Juli adalah penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan. 15—30 Juli adalah pemeriksaan persidangan.

Setelah itu dilakukan rapat permusyawarahan hakim dan diputus PHPU pada 6—9 Agustus.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pemilu 2019 Pilpres 2019
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

BisnisRegional

To top