Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Dituduh Mau Permalukan Kejaksaan oleh Politisi Nasdem, KPK Membantah

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan OTT tersebut murni penindakan hukum. “Bukan untuk mempermalukan tapi itu adalah penegakan hukum kan, masa tujuannya mempermalukan, itu saya pikir salah,” kata Laode, Sabtu (29/6/2019).
Newswire
Newswire - Bisnis.com 30 Juni 2019  |  06:00 WIB
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif - Antara/Hafidz Mubarak
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif - Antara/Hafidz Mubarak

Bisnis.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah pernyataan politisi Partai  Nasdem bahwa operasi tangkap tangan terhadap jaksa Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta adalah untuk mempermalukan institusi tersebut.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan OTT tersebut murni penindakan hukum. “Bukan untuk mempermalukan tapi itu adalah penegakan hukum kan, masa tujuannya mempermalukan, itu saya pikir salah,” kata Laode, Sabtu (29/6/2019), seperti dilansir Tempo.co.

Pernyataan itu untuk merespons anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi yang menganggap bahwa KPK hendak mempermalukan Kejaksaan Agung. Pasalnya, KPK tidak mau menyerahkan masalah tersebut ke kejaksaan untuk ditangani.

“Apakah kalau diserahkan kejaksaan itu tidak bisa diselesaikan? Menurut saya bisa, tetapi mereka lebih cenderung mengambil sendiri dalam rangka ingin mempermalukan Kejaksaan,” katanya.

Menurutnya, KPK seharusnya berkomunikasi dan memberitahukan agar ditindak oleh lembaga itu sendiri saat menemukan adanya jaksa yang terlibat korupsi. Langkah itu dianggap lebih menunjukkan sikap kebersamaan sebagai sesama institusi penegak hukum, ketimbang KPK langsung melakukan OTT.

Oleh karena itu, Taufiq meminta agar KPK menyerahkan penanganan kasus tersebut ke Kejaksaan. Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem ini pun mengaku tak khawatir adanya konflik kepentingan.

Baca Juga : Harga Emas Hari Ini

Dia mengklaim bahwa masyarakat dan Komisi Hukum DPR dapat mengawasi dan memastikan kelanjutan kasus tersebut.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sendiri adalah mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.

Pada Jumat (28/6) KPK sebelumnya melakukan OTT terhadap dua jaksa, dua pengacara dan satu pihak swasta di Jakarta. Seusai operasi itu, KPK menetapkan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejati DKI Agus Winoto menjadi tersangka penerima suap Rp 200 juta terkait dengan penanganan perkara.

KPK melimpahkan penanganan perkara dua jaksa Kejati yang ikut ditangkap dalam operasi itu, Yadi Herdianto dan Kepala Seksi Kamnegtibum TPUL Kejati DKI Yuniar Sri Pamungkas ke Kejagung.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK Kejaksaan Agung

Sumber : Tempo.co

Editor : M. Taufikul Basari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top