Indonesia Dukung OKI Miliki Pusat Kajian Ketenagakerjaan

Indonesia mengharapkan Pusat Studi Ketenagakerjaan Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI yang rencananya segera dibangun dapat berperan sebagai pusat data dan pusat studi kebijakan.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 20 Juni 2019  |  21:43 WIB
Indonesia Dukung OKI Miliki Pusat Kajian Ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri - Bisnis/Endang Muchtar

Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia mengharapkan Pusat Studi Ketenagakerjaan Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI yang rencananya segera dibangun dapat berperan sebagai pusat data dan pusat studi kebijakan.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menuturkan pusat tenaga kerja ini harus didorong untuk fokus pada isu-isu ketenagakerjaan seperti data angkatan kerja OKI, kondisi kerja, sistem pengupahan, penyelesaian sengketa, produktivitas tenaga kerja.

Lingkup pembahasan harus mempertimbangkan pengaruh serta nilai-nilai islam dalam implementasinya.

"Indonesia menyarankan dalam partisipasi negara-negara anggota OKI dalam pusat studi tersebut agar bersifat sukarela, bukan mandatory," ujar Hanif dalam keterangan resminya pada Kamis (20/6/2019).

Menurutnya, pusat data ini harus bermanfaat bagi seluruh anggota OKI. Indonesia sendiri mendukung adanya pusat kajian ini, meski begitu Hanif menambahkan pihaknya masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Setkab, dan Kementerian Sekretariat Negara.

"Secara prinsip, Indonesia mendukung dibentuknya pusat studi ketenagakerjaan. Namun demikian, terkait pendanaannya Indonesia belum memberikan keputusan karena harus dibahas bersama," kata Hanif.

Selain mendukung pusat studi ketenagakerjaan, Hanif menyebutkan Indonesia mengingatkan draf akhir kerja sama Indonesia-Azerbaijan di bidang ketenagakerjaan segera diselesaikan. Draf kerja sama ini sudah dibahas 2 tahun terakhir.

"Area kerja sama yang dituangkan di dalam draf memorandum of understanding tersebut antara lain penguatan sistem jaminan sosial, peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja, pengembangan skills bagi angkatan kerja muda, daan penguatan kelembagaan hubungan industrial melalui sosial dialog, serta pengembangan kebijakan pasar kerja; dan peningkatan perlindungan pekerja migran," ucapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
oki

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top