Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Lagi, Polisi Larang Massa Unjuk Rasa di Depan Gedung MK

JAKARTA--Polisi akan melarang masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi di sekitaran Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai dapat mengganggu proses Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Selasa (18/6/2019)
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 17 Juni 2019  |  18:44 WIB
Polisi berjaga di sekitar Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/6/2019). Polri kembali menerapkan skema pengamanan empat lapis atau ring saat sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan
Polisi berjaga di sekitar Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/6/2019). Polri kembali menerapkan skema pengamanan empat lapis atau ring saat sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA – Polisi akan melarang masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi di sekitaran Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai dapat mengganggu proses Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Selasa (18/6/2019)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengaku pihaknya khawatir aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung MK, bisa berpotensi chaos seperti yang terjadi di Kantor Bawaslu pada 21-22 Mei 2019 kemarin.

Kendati demikian, menurut Dedi, Kepolisian tetap akan menyediakan tempat bagi masyarakat yang berencana melakukan aksi demonstrasi, lokasinya yaitu di sekitaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha di depan Gedung Indosat Ooredoo.

“Jadi kalau Gedung MK yang dijadikan areal demo, bisa mengganggu sidang itu sediri. Makanya aksi demo itu hanya boleh sampai di Patung Kuda itu saja. Tidak boleh sampai ke areal Gedung MK, ya,” tuturnya, Senin (17/6/2019).

Dedi berpandangan seluruh Hakim MK hanya diberi batas waktu untuk menyelesaikan Sidang PHPU paling lambat 14 hari sejak sidang tersebut dimulai karena itu agar sidang bisa berjalan dengan lancar maka masyarakat diharapkan tidak mengganggu proses persidangan dengan melakukan aksi di depan Gedung MK.

“Waktu para Hakim MK untuk menyelesaikan itu (sidang) sangat terbatas yaitu 14 hari. Makanya jangan sampai proses sidang ini terganggu,” kata Dedi.

Baca Juga : Harga Emas Hari Ini

Alasan serupa disampaikan polisi saat mengeluarkan larangan demo pada sidang perdana soal sengketa hasil Pilpres 2019.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahkamah konstitusi Pilpres 2019
Editor : M. Taufikul Basari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top