Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah aktivis mendesak agar isu sunat perempuan bisa dijadikan prioritas seperti HIV/AIDs karena praktik tersebut terjadi di banyak negara.
Desakan ini lantaran makin banyaknya bukti yang menunjukkan bahwa tindakan yang dinilai mengandung unsur penganiayaan ini lebih masif dari yang diperkirakan
Sunat bagi wanita merupakan sebuah ritual di mana beberapa atau seluruh bagian genitalia eksternal perempuan dihilangkan. Hal ini dinilai bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, sekitar 200 juta anak perempuan dan wanita di seluruh dunia diperkirakan terdampak aksi sunat.
Namun, sejumlah aktivis mengatakan jumlah jiwa terdampak masih jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tertera di data tersebut.
Perkiraan PBB ini dibuat berdasarkan data daro 30 negara, di mana hampir seluruhnya berada di benua Afrika.
Padahal, dalam konferensi Women Deliver di Kanada disebutkan bahwa ada penelitian atau bukti anekdotal yang menunjukkan praktik sunat perempuan terjadi di lebih dari 30 negara.
“Kami belajar setiap hari bahwa ada banyak lokasi di mana hal ini terjadi,” kata Direktur Kelompok Aktivis Perempuan Equality Now untuk Amerika Shelby Quast seperti dikutip dari Reuters, Rabu (5/6/2019).
Negara-negara dengan praktik sunat perempuan, tetapi tidak dimasukkan dalam daftar data PBB antara lain Georgia, Rusia, Oman, Sri Langka, Iran, India, Pakistan, Malaysia, Thailand, dan Singapura.
Pada awal tahun ini, seorang wanita dari komunitas Kristen kulit putih Amerika di Kentucky menyampaikan pengalamannya menjalani sunat.
Cerita ini pun memicu reaksi keras dari sejumlah penganut agama Kristen, tetapi Shelby mengatakan bahwa sejumlah kasus serupa kemudian terungkap.
Beberapa pegiat isu ini juga merasa terkejut dengan sebuah studi medis yang dirilis pada akhir pekan lalu, bahwa sunat perempuan juga dilakukan di Arab Saudi.
“Kami tahu hal ini terjadi di semua benua, tetapi kami tidak memiliki data pasti. Jika tidak ada hitungan pasti. Sangat susah untuk mendapat pendanaan untuk mengakhirinya" katanya.
Para pegiat pun menyerukan agar pengumpulan data ditingkatkan agar dampak skala global bisa terdeteksi dan upaya untuk mengakhirinya bisa lebih maksimal.
Para pemimpin dunia pun telah berjanji untuk mengakhiri praktik sunat perempuan pada 2030 yang termaktub dalam tujuan pembangunan global 2030 yang disetujui pada 2015.
