Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengemukakan pendapatnya dalam diskusi tentang dalang demo aksi 22 Mei lalu yang diselenggarakan di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat pada Rabu (29/5/2019).
Alih-alih berbicara tentang pihak yang diduganya sebagai sumber kerusuhan ini, penggiat HAM tersebut mengapresiasi proses politik demokrasi Indonesia yang semakin membaik.
“Dua puluh tahun Indonesia mengalami proses demokrasi ada satu capaian yang luar biasa. Ada dua indikator, sebuah negara demokrasinya bisa dikatakan stabil kalau 19 tahun menyelenggarakan pemilihan umum tanpa diinterupsi oleh dua hal yang besar, pertama kudeta militer dan perang bersaudara,” ungkapnya.
Dari dua indikator tersebut, menurut Usman, Indonesia memiliki ketahanan politik yang luar biasa terlebih masyarakat sipilnya juga memiliki ketahanan demokrasi sehingga bisa bertahan berkali-kali melakukan pemilihan umum tanpa ada interupsi.
“Tentu saja dalam beberapa tahun terakhir kita memiliki tantangan. Memang ada kemunduran di tahun 2017 yaitu dengan pemenjaraan Ahok karena identitas agama, ras dan etnis. Momen ini adalah momen Indonesia paling disoroti kebebasan demokrasinya,” terangnya.
Namun begitu, pemilihan umum yang dilakukan tahun ini berujung pulih situasi politiknya, sehingga menurutnya di tahun-tahun berikutnya kondisi politik Indonesia akan semakin membaik.
Ia juga menitikberatkan pada penemuan keterlibatan eks anggota militer dalam kasus ini yang pada sejarahnya tidak pernah ada kasus yang melibatkan eks militer yang mampu diselesaikan secara tuntas karena mereka memiliki kekebalan hukum sendiri.
“Saya kira kalau kepolisian mau membongkar ini semua secara tuntas antara mau membawa ini ke pengadilan umum atau menggabungkan investigasi dengan sebuah tim investigasi independen sehingga masyarakat biasa mau memberikan kesaksian secara terbuka,” sambungnya.
Terakhir, ia memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang mampu menerima kritik dari masyarakat yang dianggapnya sama sekali tidak merendahkan namun agar menjadi pertanggungjawaban kredibilitas pihak kepolisian itu sendiri.
