Kasus Bowo Sidik: KPK Panggil Sekjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu

Dia dipanggil untuk menjadi saksi terkait kasus dugaan suap bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia serta penerimaan lain terkait jabatan.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 27 Mei 2019  |  10:39 WIB
Kasus Bowo Sidik: KPK Panggil Sekjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu
Anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso (tengah) dibawa ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). - ANTARA/Reno Esnir

Bisnis.com, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perimbangan Keuangan Daerah Kementeriaan Keuangan (Kemenkeu), Rukijo, Senin (27/5/2019).

Dia dipanggil untuk menjadi saksi terkait kasus dugaan suap bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia serta penerimaan lain terkait jabatan.

"Yang bersangkutan dipanggil untuk menjadi saksi tersangka IND [Indung]," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (27/5/2019).

Belum diketahui hal apa saja yang akan digali tim penyidik terkait pemeriksaan Rukijo. Namun, bisa saja terkait dugaan gratifikasi yang diterima tersangka anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan suap sewa menyewa kapal antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). 

Mereka adalah anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, seorang swasta sekaligus perantara suap dari PT Inersia bernama Indung, dan Manager Marketing PT HTK Asty Winasti selaku pemberi suap.

KPK menduga Bowo Sidik menerima suap dalam kerja sama pengangkutan pelayaran antara PT HTK dan Pilog yang sebelumnya telah dihentikan.  

Dalam hal ini, Bowo diduga meminta fee kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima perusahaan itu sejumlah US$2 per metrik ton.

KPK juga menduga Bowo menerima Rp1,5 miliar dari PT HTK dalam tujuh kali penerimaan, termasuk Rp89,4 juta saat operasi tangkap tangan.

Adapun uang yang disita KPK senilai Rp8,45 miliar dari 84 kardus yang terbagi 400.000 amplop ditemukan di kantor PT Inersia milik Bowo.

Artinya, dari Rp8,45 miliar dengan penerimaan Rp1,5 miliar dari PT HTK, ada sisa uang sekitar senilai Rp6,5 miliar yang diduga diterima pihak lain sebagai gratifikasi. KPK telah mengantongi asal muasal gratifikasi tersebut

Dalam perkembangan lain, dalam waktu dekat tersangka Asty segera menjalani tahap persidangan menyusul rampungnya proses persidangan. Rencananya, sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top