Indonesia Akan Pimpin Rapat Bahas Situasi Timur Tengah di DK PBB

Pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada 22 Mei 2019 tersebut, diantaranya juga akan membahas laporan dari utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah .
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 16 Mei 2019  |  23:31 WIB
Indonesia Akan Pimpin Rapat Bahas Situasi Timur Tengah di DK PBB
Dubes Indonesia untuk PBB Dian Triansyah Djani menancapkan Bendera Merah Putih di Markas Dewan Keamanan PBB setelah Indonesia resmi menjadi anggota DK PBB Periode 2019/2020. Foto: Kementerian Luar Negeri

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dijadwalkan bertolak ke New York, Amerika Serikat pekan depan. Selain akan memimpin kembali sidang terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Menlu Retno juga akan memimpin briefing DK PBB terkait dengan situasi di Timur Tengah.

"Bahas berbagai kondisi terkini, isu perdamaian di Timur Tengah, termasuk Palestina, Suriah, Yaman, dan lainnya," ujar Ketua Satgas DK PBB Kementerian Luar Negeri RI Hari Prabowo di Kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada 22 Mei 2019 tersebut, diantaranya juga akan membahas laporan dari utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah dan laporan dari badan PBB yang bertugas menangani pengungsi Palestina atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).

Hari mengatakan, beberapa hal yang diperkirakan akan mengemuka dalam pertemuan tersebut antara lain, isu kondisi humaniter di wilayah pendudukan Palestina dan wilayah konflik lainnya, seperti Suriah dan Yaman yang mengalami peningkatan ketegangan.

"Dan aksi nyata apa saja yang bisa dilakukan dan perlunya menghentikan tindakan yang dapat menghambat kemajuan proses perdamaian," katanya.

Selanjutnya, pada 23 Mei, Menlu Retno juga akan kembali memimpin sidang terbuka DK PBB membahas perlindungan penduduk sipil di situasi konflik.

Selain dua pertemuan tersebut, Indonesia juga akan memanfaatkan serangkaian pertemuan bilateral dengan penekanan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022. Pemilihan anggota Dewan HAM PBB rencananya akan dilaksanakan pada Oktober mendatang.

"Saat ini dalam proses memastikan Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Sehingga tahun depan upaya kita di DK PBB bisa kita lakukan secara sinergis dengan upaya kita di Dewan HAM PBB," kata Hari.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dk pbb

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top