Menlu Retno Pimpin Sidang Terbuka DK PBB 23 Mei, Bahas Perlindungan Warga Sipil

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dijadwalkan akan kembali memimpin sidang terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada 23 Mei 2019 mendatang.
Denis Riantiza Meilanova | 16 Mei 2019 20:14 WIB
Delegasi peserta yang hadir dalam sidang Dewan Keamanan PBB serempak mengenakan pakaian batik dengan beragam warna, corak dan bahan. - Bisnis/kemendikbud

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno L.P Marsudi dijadwalkan akan kembali memimpin sidang terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada 23 Mei 2019 mendatang.

Sidang terbuka tersebut akan membahas tentang perlindungan masyarakat sipil dalam situasi konflik (Protection of Civilians in Armed Conflict). Pembahasan ini selaras dengan tema besar Indonesia selama kepemimpinan Indonesia di DK PBB, yakni "Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping."

Selain itu, penyelenggaraan sidang tersebut juga bertepatan dengan peringatan 20 tahun disahkannya agenda perlindungan penduduk sipil sebagai pembahasan di DK PBB. Serta bertepatan dengan peringatan 70 tahun ditandatanganinya Konvensi Jenewa mengenai hukum humaniter internasional.

"Jadi ini memang suatu momentum yang penting untuk menegaskan kembali komitmen masyarakat internasional dan DK PBB dalam memastikan dalam situasi konflik penduduk sipil akan dilindungi," ujar Ketua Satgas DK PBB Kementerian Luar Negeri RI Hari Prabowo di Kantor Kemenlu, Jakarta (16/5/2019).

Hari mengatakan, dalam sidang terbuka tersebut Indonesia akan mengangkat sudut pandang khusus, yakni mengenai penguatan kapasitas nasional negara konflik.

"Jadi negara yang dalam situasi pascakonflik harus didukung penguatan kapasitasnya sehingga dapat secara efektif melindungi penduduknya, menerapkan good governance, perlindungan HAM, sehingga perdamaian dapat berkesinambungan," katanya.

Indonesia memandang pembahasan mengenai perlindungan masyarakat sipil dalam situasi konflik penting sebab meski sudah menjadi agenda pembahasan selama 20 tahun, tingkat korban penduduk sipil masih tinggi bahkan dalam hal tertentu sengaja dijadikan target. Perhatian DK PBB terhadap isu ini cukup tinggi sehingga diharapkan sidang terbuka ini mendapat animo dan partisipasi besar dalam anggota PBB.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan kembali berpartisipasi dan akan menjadi salah satu pemapar dalam sidang terbuka tersebut. Selain itu, sidang akan menghadirkan Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Peter Maurer dan Direktur Eksekutif Center for Civilians in Conflict (CIVIC) Federico Borello sebagai pemapar.

Adapun sejak 1 Mei 2019 lalu, Indonesia resmi menjadi Ketua DK PBB untuk periode Mei 2019. Jabatan yang bakal diemban selama sebulan penuh itu merupakan salah satu momen penting sejak Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap periode 2019-2020 badan utama dalam organisasi internasional yang bermarkas di New York, Amerika Serikat itu.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dk pbb, retno l.p. marsudi

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup