Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan pelibatan kaum muda menjadi sangat penting, karena teknologi menjadi media baru yang digunakan oleh teroris. Sebagai contoh di Indonesia sekitar 63 juta dari 150 juta pengguna internet adalah kaum muda, sehingga, lanjutnya, mereka sangat rentan terpapar radikalisme dan kekerasan ekstremisme.
"Kita harus memberdayakan anak muda kita untuk melawan tren ini," kata JK saat berbicara pada Christchurch Call to Action melalui keterangan tertulis, Kamis (16/5/2019).
Menurut Jusuf Kalla, Indonesia semenjak 2015 Indonesia telah menyelenggarakan program Duta Pemuda untuk Perdamaian (Youth Ambassadors for Peace). Program ini mendorong generasi muda menyebarkan pesan-pesan damai untuk melawan ide-ide ekstrem dan penuh kebencian dengan menggunakan internet.
"Saat ini kami memiliki lebih dari 780 duta pemuda Indonesia untuk Perdamaian," ujar JK.
Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini menambahkan semenjak April 2019 lalu program ini bahkan telah diperluas dengan membawa lebih dari 100 pemuda dari negara-negara Asia Tenggara.
"Pendekatan ini menunjukkan bahwa internet telah menjadi medan pertempuran terbaru, baik dalam melakukan maupun memerangi terorisme," tegasnya.
Lebih lanjut, Jusuf Kalla mendorong negara-negara di dunia memperbaiki tata laksana internet oleh pemerintah. Selain itu dilakukan penegakan hukum dengan pelibatan peran swasta dalam implementasinya.
Menurut politisi senior Partai Golkar ini kemitraan publik dan swasta untuk melahirkan inovasi juga perlu dilakukan. Langkah kerjasama itu dapat dilakukan melalui penerapan code of conduct, serta mendorong pengawasan, pengaturan dan patroli siber secara mandiri.
"Seluruh industri teknologi informasi memikul tanggung jawab bersama dalam membuat dunia internet lebih aman dan sehat untuk semua," pungkasnya.
Turut mendampingi Jusuf Kalla dalam pertemuan di antaranya Menteri Komunikasi Rudiantara, yang telah lebih dahulu berada di Paris, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Kuasa Usaha ad interim (KUAI) Paris Agung Kurniadi, serta Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata (KIPS) Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdanyngtyas.
