Bisnis.com, SEMARANG — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menindaklanjuti pengakuan tersangka dugaan suap Bowo Sidik Pangarso yang mengaku diminta Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Golkar, Nusron Wahid untuk menyiapkan 400.000 amplop serangan fajar.
"Pasti penyelidik dan penyidik di KPK akan menindaklanjuti informasi itu, untuk diklarifikasi apa betul atau tidak," kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif usai mengisi Seminar Nasional yang bertajuk "Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi" Fakultas Hukum Universitas Semarang, Rabu (10/4/2019).
Laode mengatakan, pemeriksaan dan pemanggilan Nusron Wahid bisa saja dilakukan. Kendati demikian, KPK akan mempelajari apakah benar pengakuan Bowo Sidik tersebut berkorelasi dengan Nusron Wahid.
"Pemeriksaan ya pasti akan ada, kalau betul-betul relevan dengan kasus utamanya," jelas Laode.
Sementara itu, menanggapi pernyataan dikeluarkan Bowo Sidik, Akademisi Universitas Semarang Prof Muladi mengemukakan, tidak akan terlalu berpengaruh dengan elektabilitas Partai Golkar di Pemilu 2019.
Menurutnya, serangan fajar lazim dilakukan sejak dulu hampir semua calon di Pemilu. Namun ia melihat di kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar.
"Serangan fajar semua gitu, dari dulu semua gitu. Tidak ada kaitannya dengan Pemilu. Dia cari nama sendiri. Kalo Golkar memang asosiasi dengan presiden Jokowi, cap jempol juga ngarang sendiri. Kita tidak menuduh Jokowi atau Prabowo, itu permainan individual, yang penting dia ingin jadi anggota DPR," ujar Prof Muladi.
Prof Muladi yang juga menjadi Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip menambahkan, Partai Golkar sudah memiliki segmennya sendiri, sehingga akan sulit digoyang kasus tersebut. Ia yakin Partai Golkar tetap bisa menempati posisi ketiga di Pemilu 2019 ini.
"Elektabilitas tidak ada (pengaruh), Golkar punya pangsa sendiri. Saat ini banyak caleg, banyak yang baru. Posisi partai Golkar sudah jelas nomor 3, PDIP nomor 1, Gerindra nomor 2," katanya.
