Bisnis.com, JAKARTA - China dikabarkan tengah menyusun aturan investasi luar negeri sebagai bagian dari Inisiatif Belt and Road yang dicanangkan oleh Presiden Xi Jinping.
Kebijakan ini menjadi upaya pertama Xi untuk memberikan definisi yang jelas terhadap program pengembangan jalur ekonomi tersebut.
Beberapa sumber yang familiar dengan informasi ini mengatakan bahwa rencana tersebut belum final, namun regulasi ini akan berfungsi untuk mencegah perusahaan menyalahgunakan label 'Insiatif Belt and Road' atau One Belt, One Road (OBOR) dalam kegiatan investasi.
Menurut mereka, penggunaan label atas nama proyek pemerintah yang tidak diautorisasi tersebut telah menciptakan kebingungan tentang ruang lingkup dari inisiatif ini dan merusak reputasinya di luar negeri.
"Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional China [NDRC] sedang mengerjakan daftar proyek-proyek Inisiatif Belt and Road yang resmi diakui oleh Pemerintah China. Ini akan mencakup perusahaan milik negara dan perusahaan swasta, membantu pihak berwenang meningkatkan regulasi proyek," ujar seorang sumber yang tidak disebutkan namanya, seperti dikutip melalui Bloomberg, Rabu (3/4/2019).
NDRC dan Kementerian Luar Negeri China tidak segera memberikan tanggapan atas pertanyaan yang dikirimkan oleh Bloomberg.
Xi meluncurkan proyek modern ini untuk membangun kembali rute perdagangan kuno melintasi Eurasia pada 2013.
Tetapi masih ada ketidakpastian tentang proyek apa saja yang dianggap sebagai bagian dari Inisiatif Belt and Road.
China Melawan Kritik
Adapun, China tengah berupaya untuk melawan kritik terhadap program besutan Presiden Xi ditengah munculnya kekhawatiran terkait potensi beban utang yang akan membuat negara lain rentan terhadap tujuan strategis Beijing yang lebih luas.
Sebelumnya Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence telah memperingatkan negara-negara Asia-Pasifik pada November, untuk tidak mengambil uang dari China dan menambahkan bahwa AS tidak akan menawarkan program serupa.
Negara di seluruh Asia saat in tengah menilai kembali manfaat investasi China.
Malaysia sedang berada dalam proses pembicaraan dengan China untuk mengurangi nilai proyek kereta api sebesar US$20 miliar yang dibatalkan setelah Perdana Menteri Mahathir Mohamad berkuasa.
Sementara itu, Myanmar tengah berupaya untuk memotong nilai dari kesepakatan pembangunan pelabuhan yang disepakati di bawah rezim sebelumnya. Di sisi lain, Maladewa yang memiliki catatan utang cukup banyak, baru saja melengserkan pemerintahan pro-China tahun lalu.
Xi, yang sedang bersiap untuk menjadi tuan rumah bagi 40 pemimpin dunia pada Forum Belt and Road kedua di Beijing pada akhir April, menyadari bahwa proyek yang dia usung diwarnai oleh skeptisme global.
"Inisiatif Belt and Road dipahami sebagai sebuah misi politik daripada program nasional, karena program ini tidak memiliki daftar negara anggota dan definisi yang tepat tentang apa yang dimaksud dari proyek tersebut,” menurut laporan tahun 2017 dari firma hukum Baker McKenzie.
Meski demikian, China telah berusaha untuk menekankan partisipasi yang beragam dan menawarkan miliaran bantuan utang ke negara-negara Afrika dalam upaya untuk melawan kritik bahwa fokus program adalah penyebaran pengaruh politik Xi.
"Belt and Road adalah inisiatif untuk kerja sama ekonomi, alih-alih aliansi geopolitik atau liga militer, dan ini merupakan proses yang terbuka dan inklusif, bukan sebuah bentuk blok eksklusif atau 'klub China," kata Xi dalam sebuah simposium bulan Agustus tahun lalu.
Kerja Sama Italia
Pekan lalu, China bersama Italia menandatangani kesepakatan kerjasama , dimana kesepakatan ini akan menjadikan Italia sebagai negara pertama anggota G7 yang akan tergabung dalam proyek infrastruktur raksasa "Belt and Road".
"Kami ingin merevitalisasi Jalur Sutra kuni agar dapat menjadi lebih baik dan membagikan manfaat dari kemajuan umat manusia," kata Xi usai bertemu dengan Presiden Italia Sergio Mattarella P. beberapa waktu lalu di Roma, Italia.
Nota kesepahaman ini akan mendorong kerjasama yang lebih kuat untuk meningkatkan konektivitas antara Asia dan Eropa dalam berbagai sektor termasuk keuangan.
Berdasarkan isi nota kesepahaman yang tersedia pada itus web Kementerian Pembangunan Ekonomi China, ada beberapa poin yang menjadi kesepakatan utama.
Antara lain, pengembangan sektor strategis seperti pembangunan jalan, jalur kereta api, jembatan, penerbangan sipil, pelabuhan, energi, dan telekomunikasi.
Kesepakatan ini juga mengangkat poin terkait keuangan, perdagangan, perubahan iklim dan prinsip Eropa terhadap kerjasama dengan China.
Para pemimpin Italia bersikeras bahwa memorandum ini memberi lebih banyak ruang bagi implementasi prinsip-prinsip UE daripada perjanjian serupa yang ditandatangani oleh negara-negara anggota lainnya dengan China di masa lalu.
