Bisnis.com, JAKARTA — Praktik politik uang atau money politics padaPemilu Serentak 2019 diperkirakan akan lebih marak daripada Pemilu 2014.
Penyebabnya adalah kontestasi politik yang lebih padat, terutama dari sisi Pemilu Legislatif (Pileg) dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang naik menjadi 4 persen.
Mengacu pada Pemilu 2014, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengungkapkan bahwa masyarakat perlu mewaspadai praktik pelaksanaan politik uang yang dimungkinkan terjadi.
"Kami coba petakan modus-modus praktik jual-beli suara dari pengalaman kami menjadi pengawas Pemilu di 2014. Baik dilakukan langsung oleh yang menerima manfaat [kandidat atau timses resmi] maupun yang tidak langsung," ungkap Almas kepada Bisnis, Jumat (29/3/2019).
Almas menuturkan bahwa temuan ICW pada Pemilu 2014 membuktikan praktik politik uang lewat pemberian barang justru lebih banyak dilakukan daripada pemberian uang tunai.
Dari total 259 temuan ICW, sebanyak 40,9 persen atau 128 kasus bermodus pemberian barang, mulai dari makanan, pakaian, sembako, barang elektronik, kitab, buku, motor, bangunan, fasilitas umum, voucher, dan lain sebagainya.
Selain itu, 33,2 persen atau 104 kasus merupakan pemberian uang dengan jumlah mulai dari Rp5.000 hingga Rp.200.000. Sedangkan komitmen berupa pemberian jasa atau janji jika terpilih mencapai 8,6 persen atau 27 kasus.
ICW pun mencatat pola yang sering dilakukan. Apabila pelaku langsung, yaitu kandidat atau tim sukses terdaftar, maka targetnya kebanyakan pemilih secara luas dengan bentuk pemberian uang, dan diberikan pada waktu kampanye atau pascaterpilih.
Sebab itulah, ICW lebih menekankan kewaspadaan pada pelaku tidak langsung, seperti tim sukses tidak terdaftar, simpatisan parpol, dan masyarakat yang menjadi makelar jual beli suara.
"Bahkan kami menemukan ada Ketua RT yang menjadi semacam broker pemilu, dengan modus memobilisasi massa atau warganya mencoblos kandidat tertentu dengan imbalan yang dijanjikan," ungkap Almas.
Menurut Almas, pelaku tidak langsung ini patut lebih diwaspadai sebab memiliki modus beragam. Di antaranya menargetkan keluarga secara door to door dalam kawasan tertentu dan menyogok petugas pemilu.
Barang pemberiannya pun lebih beragam selain uang tunai. Yaitu sembako, alat ibadah, voucher pulsa, kupon pembelian barang, dan janji seperti pembangunan jalan atau tempat ibadah.
Waktu pemberiannya pun lebih fleksibel dari mulai ketika kampanye, hari tenang, hari-H pemungutan suara, hingga waktu penghitungan suara.
"Karena mereka masih berpikir dan beralasan, yang enggak boleh kan politik uang, yang enggak boleh kan uang, jadi banyak yang memberikan barang," jelasnya.
Sebab itulah, ICW berharap adanya publikasi dari berbagai pihak tentang bahaya dan konsekuensi yang timbul dari politik uang. Hal itu dinilai sebagai salah satu cara yang harus secara masif digelorakan demi meminimalisir praktik money politics pada Pemilu Serentak 2019 ini.
"Kasus yang kemarin ramai itu kan ada caleg membagi-bagikan voucher umroh. Kami berharap konsekuensi dan modus dari politik uang seperti ini terus disuarakan, supaya masyarakat dan kandidat sadar bahwa ini sesuatu yang dilarang secara hukum," jelasnya.
