Program Bantuan Sosial dari Kandidat Capres-Cawapres Masih Disukai Pemilih

Bisnis.com, JAKARTA — Hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) per 22 Maret 2019 terkait Program Ekonomi yang Penting bagi Pemilih Indonesia, menggambarkan masyarakat Tanah Air masih suka "dimanja" oleh program instan para kandidat pemimpin bangsa.

Bagaimana tidak? Hasil survei terkait isu penting ekonomi, menunjukkan Program Bantuan Sosial (BPJS, Kartu Indonesia Sehat, dll) sebagai jawara dengan persentase dianggap penting oleh 35,5% responden. Bahkan, program lawas semacam Bantuan Langsung Tunai di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun masih menempati urutan ke-3.

"Data CSIS ini bukan yang pertama dan bukan satu-satunya hasil survei. Sejumlah data survei lain yang memotret tentang perilaku pemilih, juga menunjukkan adanya kecenderungan yang sama, yakni program-program merakyat lebih disukai pemilih," ungkap Karyono Wibowo, Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI) kepada Bisnis, Jumat (29/3/2019).

Menurut Karyono, data serupa terkait perilaku pemilih, justru kini telah diolah sebagai rekomendasi penyusunan strategi pemenangan kedua paslon, baik nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf maupun nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

"Maka tak heran kedua pasangan calon presiden saat ini berlomba-lomba menawarkan program populis untuk menarik simpati pemilih," ungkap Karyono.

"Karena realitasnya, sebagian besar pemilih menyukai program-program instan yang bersifat sosial dan masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bahkan ada kecenderungan kuat, perilaku pemilih di Indonesia menyukai hal-hal yang sifatnya gratis," tambahnya.

Sebab itulah, Karyono menganggap pihak Jokowi-Ma'ruf cerdik memanfaatkan hasil survei perilaku pemilih yang kebanyakan menyukai program populis. Yaitu, lewat program tiga "kartu sakti", Kartu Sembako Murah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Indonesia Pintar (Kuliah) Kuliah sebagai program andalan yang diyakini bisa memikat hati pemilih.

Di sisi lain, Program OK OCE dan Rumah Siap Kerja besutan pihak Prabowo-Sandiaga, telah dirancang untuk mengimbangi tiga "kartu sakti" tersebut.

"Padahal sebelumnya, kubu Prabowo - Sandi justru kerap melontarkan wacana yang tak kalah cerdik seperti SIM gratis dan bebas pajak sepeda motor, gaji guru naik, dan lain-lain," ungkapnya.

"Pertanyaannya, apakah program populis kedua kubu efektif memengaruhi pilihan? Tentu saja program prorakyat bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi pilihan, melainkan ada banyak faktor. Antara lain, kepribadian kandidat, rekam jejak, strategi, dan sebagainya," ujarnya.

Karyono mengimbau, kini setelah kedua kandidat memiliki program populis masing-masing, tinggal mengukur seberapa besar pengaruh program tersebut melalui survei opini publik.

"Tetapi berdasarkan asumsi kualitatif, efektifitas program kedua pasangan capres tersebut akan ditentukan oleh tiga syarat. Yaitu, apakah program tersebut credible, reasonable dan applicable," jelasnya.

Menurut Karyono, tiga kartu sakti masih unggul dari segi pengalaman, sebab merupakan perluasan dari program sebelumnya yang sudah dijalankan. Kedua, ada penjelasan dari menteri keuangan terkait kemampuan pembiayaan. Ketiga, ada pengalaman empiris dan kisah sukses dalam melaksanakan program dan kebijakan, meski belum sempurna.

Sedangkan Program OK OCE dan Rumah Siap Kerja Prabowo-Sandiaga, dinilai Karyono cukup bagus dari aspek konsep. Tetapi, program tersebut belum teruji secara matang ketika diterapkan di DKI Jakarta, menjadi salah satu sisi lemah Program populis Prabowo-Sandiaga.

Sementara itu, selain Program Bantuan Sosial, survei CSIS mengungkapkan Program Infrastruktur sebagai runner up dengan dinyatakan penting oleh 18,3 persen responden; Bantuan Langsung Tunai 11,2 persen; Subsidi listrik dan BBM 10,5 persen; dan Dana Desa 9,9 persen responden.

Selain itu, masyarakat juga menunggu-nunggu Program yang memudahkan akses pinjaman bank seperti Kredit Usaha Rakyat 5,4 persen, Program Padat Karya dianggap penting sebanyak 3,6 persen, Pembagian Sertifikat Tanah 2 persen, serta Program Pelestarian Lingkungan Hidup sebesar 1,9 persen basis suara responden.