Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta para pengawas internal dalam sistem pemerintahan mengoptimalkan pecegahan terhadap potensi tindak penyelewengan anggaran dan kegiatan pembangunan.
Menurut Wapres Kalla, pengawasan menjadi unsur penting dalam sistem pemerintahan. Tanpa pengawasan yang baik maka hasil yang ditargetkan akan sulit terpenuhi.
"Pengawasan merupakan elemen penting pemerintahan, tanpa pengawasan [yang baik maka] hasilnya tidak sesuai yang diinginkan," kata Jusuf Kalla dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2019 di Jakarta, Kamis (21/3/2019).
Saat ini di Indonesia, kata Kalla, memiliki sistem pengawasan berlapis. Selain diawasi internal inspektorat, pengawasan juga dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat.
"Sistem ini diawasi berkali-kali, kalau banyak [anggaran] yang bocor [mungkin] karena banyaknya pemeriksaan," kata JK mengungkapkan keheranannya.
Lebih lanjut JK menyebutkan saat ini para pengawas internal memiliki tantangan semakin besar. Pasalnya anggaran pemerintah meningkat dua kali lipat setiap 10 tahun.
Besarnya anggaran ini kemudian didistribusikan ke berbagai lembaga negara yang saat ini hampir mencapai 100 kementerian dan lembaga. Sistem pengelolaan keuangan juga telah ditransfer hingga ke tingkat desa dari sebelumnya berakhir di tingkat kabupaten.
"Artinya pengawasan yang harus dilakukan makin luas maka pengawas harus bekerja keras karena luasnya tadi [cakupan pengawasan]," katanya.
Selain itu, Wakil Presiden mengingatkan agar para pengawas internal melakukan peningkatan kapasitas diri karena teknologi semakin berkembang.
