Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Suharso Monoarfa : Saya Dilamar untuk Jadi Plt Ketum PPP

Suharso Monoarfa mengklaim Partai Persatuan Pembangunan (PPP) satu suara menyetujui pengukuhannya sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum. Dia juga mengaku menerima jabatan tersebut, karena ditunjuk Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair dan tidak pernah menawarkan diri.
Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kiri) berbincang dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin (kanan) pada pembukaan Mukernas III Dewan Pimpinan Pusat PPP di Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/3/19/2019)./Antara
Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kiri) berbincang dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin (kanan) pada pembukaan Mukernas III Dewan Pimpinan Pusat PPP di Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/3/19/2019)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Suharso Monoarfa mengklaim Partai Persatuan Pembangunan (PPP) satu suara menyetujui pengukuhannya sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum. Dia juga mengaku menerima jabatan tersebut, karena ditunjuk Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair dan tidak pernah menawarkan diri.

"Saya ini orang yang dilamar. Bukan orang yang menawar-nawarkan diri, no way," ujar Suharso Monoarfa di lokasi Mukernas PPP, Hotel Seruni, Bogor pada Rabu (20/3/2019) malam.

Suharso Monoarfa resmi ditetapkan sebagai Plt Ketua Umum pada Rabu (20/3/2019) malam. Dalam rapat pleno mukernas yang berlangsung setengah jam, Suharso resmi dikukuhkan. Rapat tersebut dihadiri perwakilan 33 dari 34 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP se-Indonesia. Hanya DPW Kalimantan Barat yang tidak hadir.

Wakil Ketua Umum PPP Muhamad Arwani Thomafi mengatakan, rapat berlangsung tak lama dan keputusan cepat diambil karena seluruh DPW sepakat mengikuti fatwa Maimoen Zubair.

"Tadi, DPW satu suara ketika dimintai pendapat. Akhirnya semua DPW mendelegasikan pendapat kepada Ketua DPW Banten. Rapat berlangsung lancar dan satu suara," ujar Arwani usai pengukuhan.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Rudiman mengaku tidak sepakat dengan penunjukan Suharso Monoarfa.

"Saya tidak sepakat. Menurut saya, ini melanggar AD/ART. Selain saya, ada beberapa teman yang tidak setuju juga," ujar Rudiman di Hotel Seruni, Bogor pada Rabu(20/3/2019) malam.

Menurut Rudiman, Suharso memang memiliki kemampuan sangat memadai untuk menjadi  ketua umum. Kendati demikian, ujar dia, penunjukan plt ketua umum haruslah sesuai mekanisme. Menurut AD/ART, yang berhak maju adalah wakil ketua umum.

"Jika Pak Harso dikukuhkan melalui mukernas jadi plt, nanti pada saat setelah pemilu pasti ada desakan dari anggota DPR, apakah tanda tangan beliau sebagai ketua umum diterima oleh KPU," ujar dia.

Namun ketika rapat, Rudiman tak tampak.

"Mana orangnya juga enggak bersuara waktu rapat. Semua setuju dengan pengukuhan Pak Suharso," ujar Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati soal Suharso Monoarfa saat ditemui di lokasi yang sama.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : JIBI
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo.Co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper