Bisnis.com, JAKARTA – Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bila diberikan kesempatan untuk melanjutkan pemerintahan bersama Jokowi, pihaknya akan meningkatkan cakupan masyarakat yang terjangkau oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dia juga menyatakan akan terus memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan pemerataan distribusi tenaga medis dan penyediaan obat.
"Kami akan terus meningkatkan pelayanan ke depan sehingga akan lebih sempurna," katanya pada debat cawapres di Jakarta pada Minggu (17/3/2019) malam.
Dalam debat Cawapres, Ma’ruf tidak lupa memamerkan keberhasilan pasangannya Jokowi dalam melaksanakan Program JKN. Menurutya, di era Jokowi jumlah masyarakat yang terjangkau oleh program asuransi kesehatan yang dijalankan pemerintah berhasil mencapai 215 juta orang.
Dari jumlah tersebut, 96,8 juta orang di antaranya biayanya ditanggung negara. "Pemerintah telah melakukan langkah besar dalam memberikan pelayanan kesehatan yang murah," ujarnya.
Meskipun diklaim sukses, Sandiaga Uno tetap mengkritik pelaksanaan Program JKN yang dilaksanakan di era Jokowi. Salah satu kritiknya adalah persoalan defisit keuangan yang melanda BPJS Kesehatan yang menjadi pelaksana program tersebut.
Dia juga mengkritik layanan yang diberikan rumah sakit dalam pelaksanaan Program JKN. Sandiaga mengatakan pelayanan rumah sakit pelaksana Program JKN masih penuh antrean.
Karena itu, kalau terpilih dalam pemilihan Presiden mendatang, dia dan Prabowo akan mengatasi masalah tersebut.
Selain defisit, persoalan utang ke rumah sakit juga akan menjadi fokus Prabowo-Sandiaga. "Kami panggil aktuaria dari Hong Kong, kami hitung berapa sih butuhnya sebenarnya. Tidak boleh diutangi, rumah sakit jangan turun layanannya karena tidak dibayar tepat waktu," ujar Sandiaga.
Sebagai seorang pengusaha, Sandiaga merasa mengerti betul mengenai persoalan keuangan. Makanya, dia optimistis persoalan defisit BPJS Kesehatan akan selesai di bawah kendalinya. Namun, Sandiaga juga paham ini menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan medis yang lebih baik di Indonesia.
