Bisnis.com, JAKARTA -- Parlemen Inggris dijadwalkan untuk mengadakan voting pada Kamis (14/3), waktu London, dalam upaya pengusulan penundaan Brexit .
Sementara Perdana Menteri Theresa May juga akan mengusahakan negosiasi perpanjangan waktu dengan Uni Eropa.
Dengan waktu kurang dari dua pekan sebelum Inggris resmi meninggalkan Uni Eropa, tanpa skenario yang jelas untuk melaksanakan Brexit dengan mulus, May mencoba untuk terus mendesak para pemberontak euroskeptik di Partai Konservatif.
Dengan otoritas May yang berada pada titik terendah sepanjang masa, Menteri Keuangan May Philip Hammond mengatakan rencana perdana menteri adalah untuk kembali meneruskan proses negosiasi sesuai agenda.
Sayangnya, kesepakatan yang sudah disusun oleh May selama kurang lebih dua tahun dengan Uni Eropa, ditolak untuk yang kedua kalinya oleh parlemen pada Selasa (12/3).
Menurut Hammond, sejumlah kolega perdana menteri berubah pikiran selama rentang waktu voting pertama pada Januari lalu dan voting pada awal pekan ini.
"Jelas sekali bahwa Dewan Rakyat harus segera mencapai konsensus, apapun itu. Jika mereka tetap menolak proposal perdana menteri, saya yakin penawaran parlemen tidak akan cukup untuk memuaskan para Brexiters garis keras di Partai Konservatif," kata Hammond kepada Sky News, seperti dikutip melalui Reuters, Kamis (14/3).
Brexit dipastikan ditunda setidaknya sampai dengan akhir Juni setelah Parlemen Inggris resmi menolak opsi no-deal, dengan suara mayoritas 321 banding 278 pada Rabu (13/3).
Namun, PM May menegaskan harus ada kesepakatan yang dicapai dalam waktu dekat sebelum mengajukan penundaan Brexit ke Uni Eropa.
Komisi Eropa juga sudah berulang kali mengingatkan bahwa penundaan Brexit membutuhkan alasan yang rasional.
Jerman dan Irlandia melihat prospek yang mengindikasikan bahwa penundaan Brexit akan membantu Inggris untuk mengulur waktu dalam proses diskusi dan negosiasi guna mencapai kesepakatan ideal yang dapat diterima oleh parlemen dan Uni Eropa.
Kepala Dewan Eropa Donald Tusk, yang mewakili para pemimpin negara-negara di blok ekonomi tersebut, mengatakan bahwa mereka setuju saja jika London menginginkan perpanjangan waktu.
Seorang pejabat resmi menyampaikan penundaan tersebut paling tidak akan memperpanjang waktu hingga satu tahun. Namun untuk mencapai kesepakatan ini, PM May harus mendapatkan persetujuan dan 27 negara anggota Uni Eropa.
Namun hingga saat ini parlemen Inggris belum juga berhasil mencapai kesepakatan apapun. Mereka justru secara berturut-turut menolak proposal perdana menteri.
Seorang anggota parlemen dari Partai Konservatif yang merupakan euroskeptik, Andrew Bridgen, menuduh May telah menggiring proses diskusi ke arah berisiko yakni dengan membatasi opsi yang dapat dipilih parlemen, mendukung proposalnya atau menunda Brexit satu tahun lagi.
Sementara itu, pejabat senior dari Partai Buruh, partai oposisi, mengatakan mereka akan mendukung penundaan Brexit guna mempermudah proses pencapaian kesepakatan yang dapat disetujui oleh anggota parlemen.
"Kami akan mengajukan amandemen untuk memastikan parlemen dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu Brexit, tidak perlu lama-lama [penundaan]," kata juru bicara keuangan partai Buruh, John McDonnell, kepada Sky News.
