TKN Klaim BPJS Akan Untungkan Pengusaha, Ini Alasannya

Praktisi jaminan kesehatan Hasbullah Thabrany menyebut bahwa sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia telah berada di jalur yang benar, bahkan menguntungkan bagi para pelaku usaha.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 14 Maret 2019  |  23:57 WIB
TKN Klaim BPJS Akan Untungkan Pengusaha, Ini Alasannya
Calon pasien menunggu antrean di RSUD Jati Padang, Jakarta, Senin (7/1/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA — Praktisi jaminan kesehatan Hasbullah Thabrany menyebut bahwa sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia telah berada di jalur yang benar, bahkan menguntungkan bagi para pelaku usaha.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) sekaligus calon legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan ini menjelaskan hal tersebut dalam acara diskusi publik yang digelar Koalisi Kesehatan Indonesia di Posko Cemara TKN Jokowi-Ma'ruf, Kamis (14/3/2019).

"Awal-awal program ini aspek politiknya dan kesepakatan pemahaman kita berapa sih butuhnya [anggaran] masih debat panjang. Dengan para pengusaha ini berapa iurannya? Wah, nanti terlalu banyak, batas upahnya berapa, nanti memberatkan, dan sebagainya, karena waktu itu belum kelihatan bermanfaat," ungkap Hasbullah.

Tetapi Hasbullah menjelaskan lebih lanjut bahwa sistem BPJS akan mengacu pada penyelenggaraan yang menguntungkan semua pihak. Dirinya mencontohkan jaminan sosial seperti di Korea Selatan yang bernama National Health Insurance Service (NHIS) untuk kesehatan dan National Pension Service (NPS) untuk ketenagakerjaan.

"Saya ingat waktu bawa anggota DPR ke Korea, kita membuat seminar dengan serikat para pengusaha. Di sana kan tahun 2000 satu badan seperti BPJS kita. Saya tanya bapak-bapak keluhannya apa ini, keberatan apa kalau bapak disuruh bayar iuran untuk semua pegawainya masuk ke BPJS? Begitu," ungkapnya.

Hasbullah melanjutkan cerita bahwa di negara seperti Korea Selatan, para pengusaha justru bersyukur sebab tidak perlu lagi bersusah payah mengurus asuransi karyawan. Bahkan, keuntungannya bukan hanya untuk internal perusahaan, dana jaminan sosial yang terkumpul akan sanggup menjadi alat ketahanan negara dari krisis ekonomi.

"Mereka jawab, kalau sekarang kami tinggal fokus ke core business kami. Kami cuma alokasikan 8% dari upah, terus bayar buat iuran. Habis itu selesai. Kalau ada masalah kesehatan, itu urusan BPJS. Jadi kami bisa konsentrasi sama bisnis," ungkapnya.

"Jadi kita akan sampai ke situ, para pemberi kerja atau pengusaha merasakan manfaatnya lebih besar. Sekarang [Indonesia] masih transisi ya sabar dulu saja," tutup Hasbullah.

Melengkapi Hasbullah, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf sekaligus Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menjamin bahwa perbaikan sistem jaminan sosial akan terus ditingkatkan oleh pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf apabila terpilih.

Sebab, jaminan sosial dan kesehatan merupakan salah satu kunci mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, selain pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja, sesuai dengan fokus utama Jokowi-Ma'ruf dalam Nawacita Jilid II.

"Karena ini program utama, prioritas dari beliau adalah mengenai pembangunan sumber daya manusia. Bagaimana kita bisa mempunyai, kalo istilahnya sekarang SDM Premium? Apabila faktor kesehatan tidak berjalan beriringan," jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bpjs kesehatan

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top