Kala Partai Populis Sayap Kanan Eropa Membahayakan Kesepakatan Iklim

Konsensus dukungan pengurangan emisi gas rumah kaca di Eropa mulai berkurang menyusul meningkatnya dukungan terhadap populis sayap kanan, yang di antaranya meragukan apakah perubahan iklim merupakan tanggung jawab setiap orang.
Aprianto Cahyo Nugroho | 26 Februari 2019 15:43 WIB
Kawasan terkering di Afrika, Sahel, berubah jadi hijau karena perubahan iklim. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Konsensus dukungan pengurangan emisi gas rumah kaca di Eropa mulai berkurang menyusul meningkatnya dukungan terhadap populis sayap kanan, yang di antaranya meragukan apakah perubahan iklim merupakan tanggung jawab setiap orang.

Dilansir Bloomberg, hal tersebut tersebut disimpulkan dalam laporan sejumlah peneliti kebijakan lingkungan di Adelphi, yang menemukan bahwa 21 partai populis sayap kanan di Eropa secara terang-terangan menyangkal atau meragukan kesepakatan ilmiah bahwa aktivitas manusia berada di balik pemanasan global.

Analisis yang diterbitkan Selasa (26/2/2019) oleh peneliti kebijakan yang berbasis di Berlin tersebut menggarisbawahi tantangan yang dihadapi para advokat iklim menjelang pemilihan Uni Eropa pada bulan Mei, yang dapat menantang ketahanan tujuan blok negara-negara tersebut di tengah ketidakpastian sosial dan ekonomi yang luas.

"Sebagian besar narasi yang digunakan untuk melawan kebijakan iklim dan energi pada dasarnya berakar pada keluhan keadilan ekonomi atau sosial. Tindakan terhadap iklim dianggap sebagai masalah elitis," menurut penulis laporan Stella Schaller dan Alexander Carius, seperti dikutip Bloomberg.

Dukungan untuk populis sayap kanan tampaknya akan meningkat dalam pemilihan Eropa Mei mendatang. Partai-partai seperti Partai Northern League Italia dan Partai Hukum dan Keadilan Polandia cenderung mendapatkan kursi dengan mengorbankan partai-partai yang lebih besar.

Ketika mayoritas populis sayap kanan berbaris melawan proposal perubahan iklim dan energi Uni Eropa, hambatan politik terhadap kebijakan iklim kemungkinan akan tumbuh, ungkap laporan tersebut.

Parlemen Eropa memiliki peran kunci dalam membentuk aturan iklim di UE. Bersama dengan negara-negara anggota, mereka memiliki kekuatan untuk menyetujui atau menolak undang-undang yang diajukan oleh Komisi Eropa. Komposisi akhir undang-undang UE akan dinegosiasikan antara ketiga lembaga tersebut.

Para peneliti menulis bahwa gelombang populis menimbulkan bahaya bahwa partai-partai tengah akan menjadi prioritas iklim-skeptis atau retorika nasionalis, dan bergeser dari posisi progresif ke posisi reaksioner."

Telah ada tanda-tanda bahwa gelombang sayap kanan telah menumpulkan upaya memperkenalkan kebijakan ramah lingkungan, dengan komisi batu bara Jerman menunda keluarnya negara dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut.

Hal itu sebagian karena kekhawatiran atas hilangnya lapangan kerja di wilayah Lausitz di Saxony, di mana partai sayap kanan Jerman, AfD, mengejar ketinggalan dengan partai-partai yang lebih mapan menjelang pemilihan September.

AfD dalam program pemilihan federal 2017 menulis bahwa karbon dioksida bukan polutan, tetapi komponen yang sangat diperlukan dari semua kehidupan.

Mereka juga menambahkan bahwa "Panel Internasional tentang Perubahan Iklim dan pemerintah Jerman menekan efek positif dari CO2 pada pertumbuhan tanaman dan dengan nutrisi global."

Para peneliti menemukan bahwa AfD dan Partai Kemerdekaan Inggris adalah yang paling aktif dalam menentang undang-undang lingkungan, dengan penolakan perubahan iklim menjadi "fitur utama" dari profil kedua partai.

Hanya dua partai sayap kanan yang secara eksplisit mendukung konsensus tentang perubahan iklim, Partai Fidesz dari Hongaria dan partai ekstrim kanan Aliansi Nasional Latvia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
perubahan iklim

Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top