Bisnis.com, JAKARTA- Indonesia for Global Justice mendesak kepada para negosiator kerja sama ekonomi komprehensif regional khususnya Indonesia, segera menghentikan perundingan bab e-commerce.
Hal ini dikarenakan ketentuan untuk membuka transfer data dan larangan data lokalisasi dalam kerja sama itu dinilai hanya akan merugikan Indonesia dan negara berkembang lainnya, akibat tidak adanya jaminan keamanan data khususnya data publik.
Seperti diketahui, perundingan ke-25 berlangsung 19-28 Februari 2019 di Nusa Dua, Bali. Salah satu bab yang akan didesak untuk diselesaikan dalam putaran ini adalah e-commerce.
Beberapa isu yang krusial dibahas dalam perundingan saat ini adalah pembukaan cross border data flow, larangan data lokalisasi, custom duties untuk transmisi elektronik, dan larangan membuka source code.
Olisias Gultom, peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ), menyatakan apabila perundingan ini diselesaikan tanpa adanya jaminan kepastian hukum untuk perlindungan data dan regulasi penggunaan data publik maka akan dipastikan akan mengancam masyarakat dan merugikan Indonesia.
“Indonesia tidak akan mendapatkan banyak manfaat jika bab e-commerce diselesaikan tanpa adanya regulasi nasional yang pasti, tetapi sebaliknya hanya lebih banyak menguntungkan perusahaan multinasional yang mengambil data publik secara bebas tanpa aturan untuk kepentingan bisnisnya”, ujarnya, Selasa (26/2/2019).
Baca Juga
Lebih lanjut dia menjelaskan, pengumpulan data oleh perusahaan big tech yang saat ini dilakukan tanpa proteksi dan terkontrol, sama saja dengan membuka ruang terjadinya apa yang disebut kolinialisasi data oleh perusahaan besar.
“Misalnya, jika RCEP tidak membatasi aktivitas cross border data flows, maka dengan leluasa perusahaan big tech di negara maju dapat dengan leluasa memindahkan data yang ada di Indonesia ke tempat yang menguntungkan baginya. Pada sisi yang bersamaan mempersulit otoritas Indonesia untuk mengakses data tersebut apabila terjadi masalah atau dibutuhkan,” ungkapnya.
Karena itu, lanjutnya, penting bagi Indonesia untuk mewajibkan penempatan server data secara lokal di wilayah Indonesia. Hal ini setidaknya dapat menjamin kemudahan melakukan akses bagi otoritas Indonesia terkait dengan persoalan hukum, pajak, keuangan, atau gangguan sosial yang bersifat massif apabila diperlukan.
Untuk mewajibkan lokalisasi data memang membutuhkan prasyarat infrastruktur yang memadai dimana Indonesia masih memiliki banyak persoalan. Contohnya adalah soal ketentuan tenaga listrik untuk mendukung pengoperasian server data. Ini justru harus menjadi fokus pemerintah untuk memajukan industry digital di Indonesia kedepannya. Karena penguasaan data akan menjadi sumber ekonomi baru bagi Indonesia.
“Soal kurangnya infrastruktur seharusnya tidak boleh dijadikan alasan oleh Pemerintah Indonesia untuk pada akhirnya melepaskan aturan kewajiban lokalisasi data di Indonesia, khususnya dalam perundingan RCEP. Tetapi seharusnya dijadikan tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk memajukan infrastruktur industry digital di Indonesia. Jangan lagi kita dijajah kembali secara ekonomi karena tidak punya data”, tambahnya.
Indonesia dan negara Asean lain yang belum memiliki regulasi perlindungan data publik dengan standar yang sama dan memadai sehingga akan menimbulkan resiko yang sangat tinggi jika bab e-commerce dalam RCEP diselesaikan sebelum negara memiliki regulasi yang kuat.
