Bisnis.com, BANDUNG—Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar program keluarga harapan (PKH) yang digulirkan pemerintah perlu dievaluasi, terutama terkait syarat calon penerimanya.
Dedi mengatakan, perokok, pemilik ponsel pintar dan motor kredit tidak boleh menerima dana PKH.
"Syarat penerima harus diubah. Yang tidak merokok, tidak menggunakan ponsel Android, tidak ngredit motor, hingga tidak terikat bank keliling, agar (bantuan PKH) tepat sasaran. Jangan sampai duit PKH dipakai bayar kredit motor, dipakai buat tukang renten (rentenir)," kata Dedi dalam rilis, Sabtu (23/2/2019).
Menurut Dedi, dari total penerima dana bantuan PKH di Jabar yang mencapai sekitar 1,7 juta keluarga, masih ditemukan adanya penerima yang tidak layak menerima dana bantuan tersebut.
Oleh karenanya, diperlukan evaluasi yang melibatkan aparat kewilayahan sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi warganya.
Bahkan, Dedi pun mengusulkan agar dibuat aturan tegas bagi keluarga yang sebenarnya tak layak mendapatkan dana bantuan PKH. Aturan tegas tersebut berupa denda berlipat jika yang bersangkutan tetap memaksakan diri menerima dana bantuan PKH.
"Dibuat regulasi. Ketika ada orang berkemampuan, tetapi dia salah input data di BPS (Badan Pusat Statistik), akhirnya menerima dana PKH, dia harus mengembalikan 1.000 kali lipat," tegas mantan bupati Purwakarta ini.
Dedi juga mengimbau agar aparat kewilayahan, termasuk aparat Bhabinkamtibmas untuk berani bertindak tegas kepada warganya yang tak layak menerima dana PKH, tapi masih tetap memaksakan diri menerima.
"Kepala desa harus berani tempel stiker (bertuliskan) keluarga ini tidak layak menerima dana PKH. Bhabinkamtibmas juga harus mengecek, itu kan salah satu fungsinya juga, mengecek seluruh program bantuan agar tepat sasaran," tegasnya.
Dedi yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) Jabar ini menilai, masih adanya keluarga yang tak layak mendapatkan dana bantuan PKH menjadi masalah bagi pemerintah.
Tak jarang, kata dia, hal itu dijadikan senjata oleh pihak oposisi yang menilai program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah belum dirasakan masyarakat.
"Ke depan harus ada rumusan, si keluarga PKH sampai kapan menerima agar angka kemiskinan bisa terus menurun. Bahkan, kalau perlu ke depan didorong (dana bantuan) jadi Rp 1 juta per keluarga. Rp 500.000 untuk kebutuhan, Rp.500.000 lagi untuk sarana produksi seperti beternak atau berjualan. Jadi sekian tahun harus mandiri," katanya.
Dedi mengaku, pihaknya juga mendapat berbagai masukan, salah satunya kesejahteraan para petugas pendamping PKH harus ditingkatkan. Jumlah personelnya harus ditambah. Hal itu perlu dilakukan agar kinerja mereka lebih baik, termasuk dalam hal pengawasan jalannya program tersebut.
"Pendampingnya ditambah atau ditambah kesejahteraan mereka. Sekarang kan (honor) Rp 3,5 juta (per bulan), lalu ada daerah yang memberikan tambahan. Kalau mereka dapat Rp 4 juta, saya kira cukup, tapi mereka harus dapat (uang) transport di luar upah, lalu sarana mobilisasinya juga ditambah," pungkas Dedi.
