Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pengungkapan 340 ribu hektare tanah Prabowo Subianto oleh Jokowi dalam debat capres putaran II, bukanlah upaya menyerang pribadi sebab angka itu merupakan data publik.
"Pak Jokowi kan [sebelumnya] jelasin. Jelasin bagi-bagi [sertifikat]. Lha kan memang itu UU Agraria itu mewajibkan pemerintah untuk memberikan sertifikat tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh rakyatnya," jelas Luhut selepas acara di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).
"Beliau ndak juga nyerang [pribadi Prabowo]. Beliau juga bilang, tanahnya Pak Luhut ada itu, dibuka aja. Nggak ada masalah, itu kan sekarang data publik," tambahnya.
Purnawirawan Jenderal TNI ini menjelaskan bahwa nantinya Kebijakan Satu Peta akan membuka secara terang peta kepemilikan tanah pribadi di Indonesia, sehingga pengungkapan tanah milik Prabowo tersebut konteksnya hanyalah mencontohkan semata.
"Sekarang dengan One Map Policy, saya ulangi ya, catat bener-bener, dengan One Map Policy yang sudah diumumkan, bisa kebuka nanti punya si fulan berapa sih [tanahnya], propertinya di mana saja. Nanti kau bisa tanya, kamu kok pejabat negara tidak pedagang, punya tanah di sana sini rumah di sana sini," ungkap Luhut.
"Saya juga punya harta kan ada, ketahuan. Nggak bisa bohong. Kalau nanti ditanya oh, pak Luhut punya gedung di Kuningan, ya memang punya masa disembunyi-sembunyiin," tambah Luhut sembari tersenyum.
Luhut pun berpendapat, barangkali yang mempersoalkan kepemilikan tanah Prabowo lupa dengan adanya Kebijakan Satu Peta. Kebijakan ini bukan hal baru, dan telah dimulai sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Sfaf Kepresidenan.
"Tujuannya jangan ada overlaping tanah dan supaya kita tahu siapa saja pemilik tanah yang berlebihan," jelasnya.
Sebelumnya pada debat capres II, Minggu (17/2/2019), capres nomor urut 01 Joko Widodo mengungkap bahwa capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.
Setelah pernyataan tersebut terlontar, kericuhan dan adu mulut sempat terjadi antara BPN Prabowo-Sandiaga dengan Komisioner KPU. Sebab pihak BPN protes, menilai Jokowi menyerang pribadi Prabowo, sehingga melanggar peraturan debat.
