Bisnis.com, JAKARTA -- Prediksi kemunculan golongan putih di Pemilu 2019 telah muncul dari beberapa hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga.
Dalam survei Populi Centre pada 20-27 Januari 2019 misalnya, angka pemilih yang belum menentukan pilihannya berjumlah 14,9%.
Lembaga Indikator Politik juga memprediksi keberadaan golongan putih (golput) pada 2019. Dikutip dari Tempo, Rabu (20/2/2019), Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi memprediksi ada sekitar 20% pemilih golput di Pemilu tahun ini.
Berdasarkan catatan Bisnis, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2019 adalah 192 juta orang, baik dari pemilih di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Tepatnya, 192.828.520 orang.
Jika dihitung, 20% dari angka tersebut adalah 38.565.704 orang. Ini bukanlah jumlah yang sedikit.
Ilustrasi golput./Istimewa
Mengacu kepada data Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), angka golput juga terus menunjukkan kenaikan sejak Pilpres 2004, yakni dari 20,2% di putaran I dan 22,5% di putaran II, menjadi 27,4% pada Pilpres 2009. Kemudian, meningkat lagi menjadi 31% pada Pilpres 2014.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), golput memiliki arti "warga negara yang menolak memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai tanda protes." Tetapi, pengertian golput tidak sebatas itu.
Pemilih yang salah dalam menggunakan suaranya di Pemilu juga bisa dikategorikan golput. Hal itu diungkapkan oleh peneliti Perludem Heroik Muttaqien Pratama.
Menurutnya, ada dua jenis orang yang bisa masuk kategori golput. Pertama, mereka yang sudah datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tapi salah dalam menggunakan hak pilih. Kedua, orang yang tidak datang sama sekali ke TPS.
"Orang enggak datang ke TPS itu salah satu faktornya ada tafsir karena kejenuhan pemilih. Kalau dilihat dari 2014, 2015, 2017, 2018 itu ada rally Pemilu kan. Ada Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Ini jadi kekhawatiran pemilih jenuh dengan kondisi elektoral yang tiap tahun dihadapi," ujar Heroik kepada Bisnis, Selasa (19/2).
Pemilih juga dapat dipengaruhi sejumlah faktor sehingga memutuskan tidak datang ke TPS. Selain faktor jenuh dan memang enggan memilih pasangan calon (paslon) yang ada karena dinilai tak menawarkan hal-hal yang menarik, hal lain yang bisa berpengaruh adalah kondisi cuaca atau hari libur.
Keberadaan hari libur itulah yang diprediksi bisa membuat banyak orang golput pada Pemilu 2019. Sebab, hari pemungutan suara yang ditetapkan pada 17 April 2019 berdekatan dengan masa libur panjang.
.jpg)
Surat suara Pilpres 2019 untuk pemilih luar negeri di gudang logistik KPU di Benda, Tangerang, Banten, Kamis (7/2/2019)./ANTARA-Muhammad Iqbal
Dua hari setelah Pemilu, ada tanggal merah di kalender, yakni dalam rangka peringatan wafatnya Isa Almasih. Hari libur pun dipastikan jatuh pada 17, 19, 20, dan 21 April.
Berdekatannya hari libur karena Pemilu dan long weekend alias libur panjang pada akhir pekan membuat potensi orang berlibur sejak 17 April muncul.
"Bisa jadi situasi ini mendorong pemilih memanfaatkan holiday dibanding datang ke TPS," tutur Heroik.
Potensi itu diklaim sudah diperhatikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah, maupun lembaga pemerhati Pemilu.
Berkaca pada perhelatan Pilkada serentak 2018, target KPU untuk menggaet sekitar 77% partisipasi pemilih tidak tercapai. Dari hitungan KPU, pengguna hak pilih pada Pilkada serentak 2018 sebesar 73,24%.
KPU masih memiliki keyakinan tinggi pengguna hak pilih pada Pemilu 2019 bisa mencapai 77,5%.
Perludem menerangkan ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir golput karena hari libur yang berdekatan. Yang terpenting, pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat dianggap penting untuk semakin gencar dilakukan.
Perludem memandang harus ada pemahaman yang dimiliki masyarakat bahwa Pemilu 2019 memegang peran penting dalam kehidupan berbangsa untuk lima tahun ke depan.
"Kalau pemilih enggak hadir, dia enggak hanya rugi enggak bisa nyoblos pilpres, tapi suara dia untuk lima jabatan publik hilang," jelas Heroik.
Dalam Pemilu tahun ini, rakyat Indonesia secara serentak akan memilih presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Artinya, akan ada 5 babak pemilihan yang dilakukan dalam 1 hari.
Masyarakat disebut akan rugi jika tidak hadir ke TPS nanti. Sebab, mereka tidak akan bisa menentukan siapa saja anggota wakil rakyat dan presiden serta wakil presiden yang berhak menjabat lima tahun ke depan.
Seorang pemilih mencelupkan tinta setelah mencoblos pada Pilkada DKI 19 Jakarta, Rabu (19/4/2017)./Bisnis-Dedi Gunawan
Tetapi, Heroik tak menutup kemungkinan golput tetap muncul meski pemilih datang ke TPS. Alasannya, ada potensi masyarakat kebingungan dan salah dalam menggunakan suaranya di TPS.
"Pada Pemilu 2019, pemilih dihadapkan pada lima surat suara sekaligus. Bisa jadi pemilih kebingungan menentukan pilihannya. Coba bayangkan pemilih di satu hari melihat banyak calon di surat suara. Ini bisa mendorong munculnya surat suara tidak sah," paparnya.
Potensi dan Pencegahan
Kemungkinan munculnya golput akibat hari pemilihan yang berdekatan dengan masa libur panjang juga disadari KPU.
Ketua KPU Arief Budiman menyatakan potensi itu terbuka lebar dan harus dicegah. Caranya, dia mendorong semua pihak aktif menyosialisasikan pentingnya Pemilu ke masyarakat.
"Karena dari Pemilu itu terpilih orang-orang yang akan memimpin bangsa kita," ucap Arief.
Selain mendorong sosialisasi, KPU juga mulai berpikir untuk menggandeng pelaku industri pariwisata dan hiburan untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan hak suara sebelum berlibur.
Dia menerangkan masyarakat harus diubah paradigmanya sehingga memandang Pemilu sebagai aktivitas yang tidak membebani mereka. Pemilu disebut bisa menjadi sarana edukasi orangtua kepada anak atau menjadi tempat singgah sebelum mereka berlibur.
"Kalau perlu, kita buat dalam pikiran mereka itu menggunakan hak pilih dalam Pemilu adalah bagian dari mereka berlibur. Bawa anak-anak ke TPS, memberikan liburan edukatif kepada anaknya, itu yang harus dilakukan," imbuh Arief.
Komentar lain juga diberikan Pelaksana Tugas Ketua Umum Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Budijanto Ardiansjah. Dia menganjurkan masyarakat menggunakan hak pilihnya terlebih dulu sebelum bepergian di masa liburan panjang pertengahan April nanti.
Pengunjung menghabiskan libur nasional dalam rangka Pilkada serentak 2018 di Pantai Ancol, Jakarta, Rabu (27/6/2018)./ANTARA-Wahyu Putro A
ASITA memandang panjangnya masa libur pada pertengahan April membuat masyarakat tak rugi jika menyisihkan sebentar waktunya untuk pergi ke TPS. Toh, liburan bisa tetap dilakukan setelah pemilih menggunakan hak suara alih-alih golput.
"Setelah orang melakukan pemilihan dia bisa tuh berlibur, kan besoknya ambil cuti. Menurut saya baiknya begitu," ujar Budijanto kepada Bisnis.
ASITA yakin sejumlah pengusaha biro perjalanan akan memberi diskon bagi orang yang hendak bepergian setelah menggunakan hak suara. Para pemilih disarankan tetap datang ke TPS, baru berlibur ke sejumlah destinasi wisata.
"Bisa saja dengan menunjukkan tinta, atau bukti mencoblosnya, mereka boleh dapat diskon. Kami anjurkan seperti itu, agar masyarakat lakukan perjalanan setelah melakukan pemilihan," tambahnya.
Promo khusus dan pemberian potongan harga bagi orang-orang yang menggunakan hak suaranya di Pemilu sebenarnya sudah jamak dilakukan para peritel, terutama di sektor Food and Beverage (F&B), sejak beberapa tahun terakhir. Namun, belum jelas apakah strategi tersebut berpengaruh signifikan dalam menarik para pemilih datang ke TPS.
