Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah menyebutkan rasio belanja penelitian dan pengembangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah sebesar 0,25% atau setara dengan Rp30,8 triliun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Muhammad Dimyati menyatakan rasio belanja penelitian dan pengembangan (litbang) terhadap PDB adalah sekitar 0,08% pada 2013-2014 dan naik menjadi 0,25% pada 2016-2017. Angka itu merupakan hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2016.
"Data tersebut dari survei yang kami punya. Walau kita tahu, banyak industri swasta yang tidak memberikan angka dan juga ada yang tidak memberikan angka yang sesungguhnya," ujarnya, seperti dilansir Antara, Sabtu (16/2/2019).
Menurut Dimyati, sangat mungkin data anggaran riset swasta lebih besar. Namun, pihaknya tidak memiliki data terkait.
Berdasarkan survei yang sama, persentase belanja litbang dari pemerintah pusat masih dominan di Indonesia, yakni mencapai 80,97% atau Rp24,92 triliun. Adapun belanja litbang Pemerintah Daerah (Pemda) hanya 2,91% atau sekitar Rp900 miliar, berdasarkan asumsi anggaran 2017.
Sementara itu, belanja litbang terhadap PDB perguruan tinggi sebesar 2,65% atau Rp810 miliar dan belanja litbang swasta adalah 4,33% atau sekitar Rp1,33 triliun.
Hasil survei itu juga menunjukkan bahwa belanja litbang industri manufaktur di Indonesia terhadap PDB berkisar 9,15% atau Rp2,81 triliun (hasil ekstraporasi berdasarkan survei litbang industri manufaktur 2015).
Sebelumnya, Dimyati menuturkan litbang merupakan bagian dari investasi dan mesin pengembangan (engine of development), sehingga menjadi instrumen percepatan kemajuan sebuah bangsa untuk maju dan sejahtera.
Dia melanjutkan masalah riset harus dipecahkan secara fundamental dan riset mesti ditempatkan sebagai investasi, bukan sekadar belanja. Dengan demikian, perlakuannya mesti dibedakan dengan pengadaan barang atau jasa biasa.
Dana riset pemerintah menjadi sorotan setelah CEO dan Founder Bukalapak Achmad Zaky mencuitkan hal itu di akun Twitter-nya, Kamis (14/2). Pria asal Solo, Jawa Tengah itu bercerita tentang dana riset dan pengembangan di Indonesia (Research and Development/R&D) yang dianggapnya masih ketinggalan dibandingkan negara lain.
Zaky menyatakan industri 4.0 adalah omong kosong apabila anggaran R&D di Indonesia hanya sekitar US$2 miliar pada 2016 atau lebih kecil dibandingkan dengan negara lain. Amerika Serikat misalnya, disebut mempunyai anggaran sebesar US$511 miliar.
Sementara itu, China menyiapkan anggaran senilai US$451 miliar, Jepang US$165 miliar, sampai negara tetangga, Singapura US$10 miliar.
"Mudah2an presiden baru bisa naikin," tulis pengusaha muda tersebut di akun Twitter-nya yang memiliki lebih dari 20.000 pengikut.
Cuitan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) itu kemudian ditanggapi oleh para pengguna akun Twitter lainnya. Pengguna akun media sosial atau yang dikenal sebagai warganet (warga internet) itu tidak mempersoalkan cuitannya mengenai dana R&D, melainkan tentang harapan soal "Presiden Baru".
Sontak, tulisan Zaky itu direspons negatif oleh para warganet. Tulisan soal "Presiden Baru" itu diartikan bahwa Zaky tidak mendukung Joko Widodo, Presiden Indonesia saat ini yang kembali mencalonkan diri sebagai Presiden periode 2019-2024 dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menghadapi rival lama, Prabowo Subianto.
Sebaliknya, dalam berbagai kesempatan, Jokowi menunjukkan dukungan terhadap Bukalapak sebagai salah satu unicorn atau perusahaan rintisan yang memiliki valuasi lebih dari US$1 miliar pada saat ini. Pada Januari 2019, Jokowi juga menghadiri acara ulangtahun Bukalapak di Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
