Kasus Dana Hibah Kemenpora: KPK Periksa Pejabat LPDUK Kemenpora

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil seorang pejabat Kementerian dan Olahraga (Kemenpora) untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora kepada KONI TA 2018, Senin (11/2/2019).
Ilham Budhiman | 11 Februari 2019 13:41 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil seorang pejabat Kementerian dan Olahraga (Kemenpora) untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora kepada KONI TA 2018, Senin (11/2/2019).

Pejabat yang dipanggil adalah Kepala Divisi Keuangan dan Umum pada Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) Itjen Kemenpora bernama Pangestu Adi W.

KPK juga mengagendakan pemeriksaan dua saksi lain yakni Kepala Bidang Asisten Deputi Pembibitan Bambang Siswanto dan Sekretaris Tim Verifikasi Cucu Sundara

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EFH (Ending Fuad Hamidy)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah psda Senin (11/2/2019).

Ending adalah Sekretaris Jenderal KONI yang merupakan satu dari lima tersangka yang telah ditetapkan KPK. 

Adapun LPDUK merupakan Badan Layanan Umum Kemenpora terkait keolahragaan yang menjadi solusi pendanaan dan pengelolaan sesuai Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No.22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan.

Belum tahu apa yang akan digali oleh tim penyidik KPK dalam pemanggilan Kepala Divisi Keuangan dan Umum pada Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) Pangestu Adi W.

Dalam pemeriksaan saksi lain pada pekan lalu, tim penyidik KPK mencermati mekanisme bantuan dana Rp50 miliar yang diterima KONI dari Kemenpora selama 2018.

Febri Diansyah mengatakan sebelumnya KPK mengidentifikasi bantuan pembiayaan pengawasan dan pendampingan atau wasping tahap dua senilai Rp17,9 miliar.

"Selain bantuan wasping tahap dua sejumlah Rp17,9 miliar tersebut, KPK juga mencermati mekanisme bantuan Rp50 miliar yang diterima KONI selama 2018," kata Febri, Rabu (6/2/2019).

Adapun perinciannya, menurut Febri, yaitu wasping tahap satu senilai Rp30 miliar, bantuan kelembagaan KONI sebesar Rp16 miliar, dan bantuan operasional KONI senilai Rp4 miliar.

"Sehingga diduga total dana Kemenpora yang mengalir sebagai bantuan ke KONI di tahun 2018 adalah sejumlah Rp67,9 miliar," kata Febri.
Dalam pemeriksaan terkait perkara ini, tim penyidik KPK telah memeriksa Ketua KONI Pusat Tono Suratman sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy.

Menurut Febri, penyidik mendalami keterangan saksi mengenai mekanisme pengajuan proposal dan kewenangan penggunaan dana bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI.

Adapun Tono tidak berbicara banyak usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Ending Fuad kurang lebih selama enam jam. "Saya sudah menyampaikan keterangan pada penyidik. Terima kasih."

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka yakni Deputi IV Kemenpora Mulyana (MUL), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo (AP), Staf Kemenpora Eko Triyanto (ET), Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy (EFH), dan Bendahara Umum KONI Jhony E. Awuy (JEA).

KPK menduga tersangka Adhi Purnomo dan Eko Triyanto telah menerima setidaknya Rp300 juta. Adapun tersangka Mulyana menerima ATM dengan saldo Rp100 juta.

KPK juga menyatakan bahwa Mulyana telah menerima 1 unit mobil Toyota Fortuner pada April 2018, uang tunai Rp300 juta pada Juni 2018, dan 1 unit Samsung Note 9 pada September 2018.

Pemberian tersebut merupakan bagian dari fee sebesar Rp19,13 miliar yang telah disepakati pihak KONI dan Kemenpora. Adapun fee itu diberikan terkait proposal dana hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora senilai Rp17,9 miliar.

 

Tag : kpk
Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top