Direktur Indef Sebut Dana Desa Belum Entaskan Kemiskinan Desa

Bisnis.com, JAKARTA—Kendati penyerapan dana desa terbilang sangat tinggi, anggaran tersebut belum berhasil mengentaskan kemiskian dan mengangkat perekonomian masyarakat desa.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menuturkan, program dana desa merupakan hal yang sangat positif karena langsung memberikan dana ke titik-titik pemantik pembangunan desa. Bila diefektifkan alokasi dan penggunaannya, seluruh desa akan mendorong peluang pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Namun demikian, keberhasilan dana desa tidak bisa diukur dari tingkat penyerapannya. Pasalnya, tujuan dana desa ialah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat pedesaan.

“Tetapi yang terjadi kalau ada kesenjangan, maka [dana desa] terdistribusi hanya di elit capture,” tuturnya kepada Bisnis akhir pekan lalu.

Bila melihat data makro, tingkat kemiskinan di pedesaan cenderung tidak berubah. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di pedesaan pada September 2018 mencapai 13,1%, turun tipis dari Maret 2018 sebesar 13,2%. Jumlah penduduk miskin itu berkurang menjadi 15,54 juta orang dari sebelumnya 15,81 juta orang.

Adapun, persentase penduduk miskin di perkotaan dalam waktu yang sama juga menurun menjadi 6,89% dari sebelumnya 7,02%. Jumlahnya berkurang menuju 10,13 juta dari Maret 2018 sejumlah 10,14 juta.

Menurut Enny, hal yang membuat miris ialah komponen makanan berkontribusi 73,54% terhadap garis kemiskinan. Di perkotaan, beras memberikan sumbangan 19,54% terhadap garis kemiskinan, sedangkan di pedesaan mencapai 25,51%.

“Padahal logika umumnya beras dihasilkan di desa. Mengapa harganya bisa begitu mahal dan menekan bagi masyarakat desa?,” imbuhnya.

Ada kemungkikan benefit penyaluran dana desa lebih banyak dirasakan oleh elit capture, misalnya dalam pembangunan jalan. Hanya kontraktor saja yang merasakan tetesan dana desa, tetapi masyarakat desa secara keseluruhan tidak merasakan.

Berbeda halnya bila dana desa digunakan untuk aset produktif, seperti desa penghasil holtikultura dapat membuat makanan olahan singkong atau ketela. Semua masyarakat desa yang menghasilkan makanan  itu akan ikut menikmati perolehan penjualan, sehingga dana desa terdistribusi lebih merata.

Di sisi lain, inflasi di pedesaan terus mengalami peningkatan. Dugaan Enny, hal ini terjadi karena serapan dana desa hanya terkonsentrasi di level elit.

“Karena distribusi hanya terkonsentrasi di level elit, memang [dana desa] terserap. Tapi yang menyerap hanya yang menerima tetesan tadi,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan adanya sistem pengelolaan dan pendistribusian dana desa, agar anggaran tersebut lebih tepat sasaran serta efektif dan efisien. Dengan demikian, keberhasilan penyerapan dana desa tidak ditentukan oleh oknum tertentu, melainkan oleh sistem yang baik.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyampaikan, dalam lima tahun ini persentase penyerapan dana desa terus membaik. Berdasarkan data, dana desa tahun 2015 sebesar Rp 20,67 Triliun dengan penyerapan 82,72% dan 2016 dana desa Rp 46,98 Triliun dengan penyerapan 97,6%.

Selanjutnya, pada 2017 dengan jumlah dana desa sebesar Rp 60 Triliun dengan penyerapan 98,54%. Pada 2018 jumlah dana desa sebesar Rp 60 Triliun dengan penyerapannya 99%. Pada 2019, dana desa ditingkatkan menjadi Rp70 triliun.

Jumlah dan Peserta Penduduk Miskin September 2017—September 2018 Daerah/ Periode

Sumber: BPS

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel