Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi tidak mengetahui asal mula Presiden Joko Widodo bisa menyebut ada propaganda Rusia dalam pemilihan presiden 2019. Kepala Negara diminta menjaga ucapannya.
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa pemerintah Rusia juga membantah komentar tersebut. Dia melihat ini sebagai pernyataan bohong.
“Itu berbahaya loh seorang presiden dengan bahasa eksplisit menyebut satu negara terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan presiden, apalagi menyeret negara lain dalam peta perpolitikan Indonesia,” katanya saat dihubungi, Senin (4/2/2019).
Dahnil menjelaskan bahwa ini bisa merusak hubungan diplomatik antarnegara. Dia mempertanyakan apakah Jokowi sadar akan resiko tersebut.
Sementara itu, Prabowo dipastikan tidak memakai konsultan dari luar negeri, termasuk Rusia. Dengan begitu, salah tuduhan tersebut karena Prabowo menggunakan saran dari Bojong Koneng, Jawa Barat tempat dia tinggal.
“Kalau berdasarkan saran dari Bojong Koneng, ya khasnya harus joged-joget dikit, joged Gatot Koco. Itu konsultan Bojong Koneng. Jadi hal yang disampaikan gak tau pak jkw dari mana itu adalah sumber hoax,” jelasnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Presiden Jokowi saat menghadiri deklarasi Forum Alumni Jawa Timur mengungkapkan adanya cara-cara propaganda ala Rusia karena menyebarkan berita bohong. Ini dilakukan oleh salah satu tim sukses tanpa menyebut yang bersangkutan.
Komentar tersebut dijawab Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia melalui akun Twitter resmi Kedubes Rusia Russian Embassy, IDN (@RusEmbJakarta).
“Sebagaimana diketahui istilah ‘propaganda Rusia’ direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas,” tulisnya.
Propaganda Rusia merupakan ungkapan dari media AS terkait dugaan kolusi antara agen intelijen Rusia dengan tim kampanye Capres dari Partai Republik Donald Trump, untuk memengaruhi hasil Pilpres 2016 demi mengalahkan calon dari Partai Demokrat Hillary Clinton.
“Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami,” tambah admin.
