Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPU Umumkan Caleg Mantan Napi Koruptor, PDIP Bilang Untung Tapi Kurang Srek

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima menilai partainya diuntungkan bila nama-nama Calon Legislatif (Caleg) eks narapidana kasus korupsi diumumkan ke publik. Tetapi dirinya "kurang sreg" apabila KPU yang mengumumkan hal tersebut.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 30 Januari 2019  |  21:07 WIB
Sekretaris TKN Jokowi-Maruf,  Hasto Kristiyanto dan Direktur Program TKN Jokowi-Maruf, Aria Bima./JIBI - BISNIS/Muhammad Ridwan
Sekretaris TKN Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto dan Direktur Program TKN Jokowi-Maruf, Aria Bima./JIBI - BISNIS/Muhammad Ridwan

Bisnis.com, JAKARTA — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima menilai partainya diuntungkan bila nama-nama Calon Legislatif (Caleg) eks narapidana kasus korupsi diumumkan ke publik. Tetapi dirinya "kurang sreg" apabila KPU yang mengumumkan hal tersebut.

"Dari PDI Perjuangan, enggak ada lah pasti caleg-caleg itu [eks koruptor]. Kalau itu diumumkan [PDIP] untung, tapi saya tidak bicara untung rugi," ungkap Aria saat memenuhi undangan pertemuan di kantor KPU, Rabu (30/1/2019).

Sebab menurut pria kelahiran lahir Semarang, 29 Mei 1965 ini, KPU tidak memiliki dasar undang-undang yang mengatur agenda tersebut.

Terlebih, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama, termasuk mantan koruptor yang telah menjalani hukuman, untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu.

"Menurut saya KPU lebih bekerja melaksanakan aturan dan jadwal-jadwal yang sudah ada saya kira itu. Kalau megenai paslon yang pernah tersangkut kasus hukum khususnya korupsi, tapi ya monggo, kalau itu menjadi keinginan publik," ujarnya.

Oleh sebab itu, Aria menyatakan "kurang sreg" apabila publikasi tersebut disampaikan KPU, apalagi di masa kampanye. Dirinya menyarankan publikasi caleg mantan narapidana, lebih tepat bila diumumkan LSM, NGO, atau instrumen, dan lembaga lain yang memiliki kewenangan.

"Karena ini soal netralitas, soal yang menyangkut kewenangan juga. Kalau itu diumumkan di awal-awal sebelum masa kampanye itu monggo, tapi begitu digedok kampanye, semua pernyataan itu akan berimplifikasi pada voters. Nah, nanti lagi-lagi sorotan soal netralitas dan lain sebagainya," jelas mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.

"Jangan sampai lah KPU nanti akhirnya dinilai lagi tidak netral. Karena itu juga bukan bagian kerja KPU dan itu sudah masuk bisa dipersepsikan ranah kampanye," tutup Aria Bima.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pdip caleg
Editor : Fajar Sidik

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top