Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PILPRES 2019: Prabowo Diminta Berhenti Provokasi Rakyat

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meminta capres nomor urut 02, Prabowo Subianto berhenti memprovokasi rakyat dengan ucapan-ucapan yang agresif demi ingin merebut kekuasaan rakyat, kemudian dicekoki kebencaian.
Nancy Junita
Nancy Junita - Bisnis.com 29 Januari 2019  |  09:50 WIB
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tiba untuk mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tiba untuk mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meminta capres nomor urut 02, Prabowo Subianto berhenti memprovokasi rakyat dengan ucapan-ucapan yang agresif demi ingin merebut kekuasaan rakyat, kemudian dicekoki kebencaian.

Sebab, menurut Abdul Kadir Karding, yang akan rugi adalah seluruh bangsa Indonesia.

Abdul Kadir Karding menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/1/2019), terkait pernyataan Prabowo yang sebut Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah menteri pencetak utang.

Menurut Abdul Kadir Karding, ucapan Prabowo itu menunjukkan karakter politik yang agresif, dan suka merendahkan pihak lain.

Pernyataan Prabowo bukan saja melukai seorang menteri keuangan, tapi juga menyakiti puluhan ribu pegawai kementerian keuangan dan keluarganya di seluruh Indonesia.

“Seolah-olah apa yang telah mereka lakukan selama ini bukannya menyelesaikan masalah negara tapi justru menambah beban negara.Ucapan Prabowo bisa dikategorikan sebagai bentuk penghinaan terhadap lembaga negara. Sebab, Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintah merupakan nomenklatur yang dilindungi oleh undang-undang,” jelas Abdul  Kadir Karding.

 Lebih lanjut, Abdul Kadir Kardig mengatakan bahwa pernyataan Prabowo menunjukkan bahwa dia tidak memahami perkara ekonomi. Utang dalam sebuah negara merupakan hal yang lazim. Indonesia sudah berutang sejak 1946.

“ Negara mana di dunia yang tidak utang? Yang terpenting bukan soal kita berutang atau tidak tapi untuk apa kita berutang. Utang pemerintah selama ini ditujukan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Mulai dari belanja pegawai hingga pembangun infrastruktur di berbagai daerah. Infrastruktur ini penting untuk menggerakkan roda ekonomi dari pusat ke daerah dan sebaliknya,” tambah Abdul Kadir Karding.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

prabowo subianto Pilpres 2019
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top