Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PILPRES 2019: Prabowo Diminta Berhenti Provokasi Rakyat

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meminta capres nomor urut 02, Prabowo Subianto berhenti memprovokasi rakyat dengan ucapan-ucapan yang agresif demi ingin merebut kekuasaan rakyat, kemudian dicekoki kebencaian.
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tiba untuk mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019)./ANTARA-Aprillio Akbar
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tiba untuk mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019)./ANTARA-Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meminta capres nomor urut 02, Prabowo Subianto berhenti memprovokasi rakyat dengan ucapan-ucapan yang agresif demi ingin merebut kekuasaan rakyat, kemudian dicekoki kebencaian.

Sebab, menurut Abdul Kadir Karding, yang akan rugi adalah seluruh bangsa Indonesia.

Abdul Kadir Karding menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/1/2019), terkait pernyataan Prabowo yang sebut Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah menteri pencetak utang.

Menurut Abdul Kadir Karding, ucapan Prabowo itu menunjukkan karakter politik yang agresif, dan suka merendahkan pihak lain.

Pernyataan Prabowo bukan saja melukai seorang menteri keuangan, tapi juga menyakiti puluhan ribu pegawai kementerian keuangan dan keluarganya di seluruh Indonesia.

“Seolah-olah apa yang telah mereka lakukan selama ini bukannya menyelesaikan masalah negara tapi justru menambah beban negara.Ucapan Prabowo bisa dikategorikan sebagai bentuk penghinaan terhadap lembaga negara. Sebab, Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintah merupakan nomenklatur yang dilindungi oleh undang-undang,” jelas Abdul  Kadir Karding.

 Lebih lanjut, Abdul Kadir Kardig mengatakan bahwa pernyataan Prabowo menunjukkan bahwa dia tidak memahami perkara ekonomi. Utang dalam sebuah negara merupakan hal yang lazim. Indonesia sudah berutang sejak 1946.

“ Negara mana di dunia yang tidak utang? Yang terpenting bukan soal kita berutang atau tidak tapi untuk apa kita berutang. Utang pemerintah selama ini ditujukan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Mulai dari belanja pegawai hingga pembangun infrastruktur di berbagai daerah. Infrastruktur ini penting untuk menggerakkan roda ekonomi dari pusat ke daerah dan sebaliknya,” tambah Abdul Kadir Karding.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nancy Junita
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper