Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Partai Bulan Bintang Merapat ke Jokowi, Stigma Ini Diyakini Berkurang

Dukungan resmi Partai Bulan Bintang (PBB) atas pasangan calon presien-calon wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dinilai sebagai bentuk petahana tidak anti- Islam.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 28 Januari 2019  |  13:26 WIB
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra (kanan) menunjukan berkas tanda terima seusai mengajukan permohonan uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (5/9). - ANTARA/Aprillio Akbar
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra (kanan) menunjukan berkas tanda terima seusai mengajukan permohonan uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (5/9). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA — Dukungan resmi Partai Bulan Bintang (PBB) atas pasangan calon presien-calon wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dinilai sebagai bentuk petahana tidak anti- Islam.

Demikian dikemukakan oleh Sekjen PPP Arsul Sani dari Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, bertambahnya dukungan dari partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu semakin mengikis stigma selama ini bahwa Jokowi tidak didukung oleh kalangan Islam.

"Dukungan PBB kpd paslon #01 semakin mengikis labelling bahwa Jokowi itu anti Islam sebagaimana yang selama ini dikembangkan dengan menyebarkan hoaks via berbagai medsos," kata Arsul kepada wartawan, Senin (28/1/2018).

Arsul juga menyampaikan sikap PBB yang mendukung pasangan nomor urut 01 ini juga membuktikan bahwa koalisi Jokowi-Maruf sangat terbuka untuk siapapun untuk bergabung.

Sebelumnya, Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menanggapi munculnya puluhan Caleg PBB yang mengatasnamakan diri Caleg Poros Mekah yang mendukung Prabowo-Sandi. Padahal, dukungan resmi DPP PBB diberikan kepada Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, ujarnya.

Yusril pun menegaskan, bahwa yang berwenang memutuskan sikap dukungan resmi partainya terkait Pilpres adalah DPP PBB.

Dia menjelaskan, sesuai mekanisme organisasi PBB, Caleg DPR RI diputuskan oleh DPP, DPRD Provinsi diputuskan DPW, sedangkan DPRD Kabupaten dan Kota diputuskan oleh DPC PBB.

“Jadi tidak ada caleg PBB Poros Mekah atau Poros Madinah, juga tidak ada caleg Pass Lantang, karena bukan mereka yang memutuskan seseorang itu menjadi caleg,” katanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilpres 2019
Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top