Ongkos Politik, dari Obligasi Revolusi ala Sun Yat Sen Hingga Pilpres 2019

Immanuel Kant, filsuf asal Jerman menggambarkan bahwa politik mempertemukan watak sedingin selicik ular dan kesucian kesejukan seperti merpati. Persoalannya, jika ular kerap kali memangsa “sang dara” yang lugu.
Kahfi | 25 Januari 2019 13:51 WIB
Pasangan calon Presiden Joko Widodo-Maruf Amin (kanan) dan pasangan capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperlihatkan hasil pengambilan undian nomor urut untuk Pilpres 2019, di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA -- Immanuel Kant, filsuf asal Jerman menggambarkan bahwa politik mempertemukan watak sedingin dan selicik ular dengan kesucian dan kesejukan seperti merpati. Persoalannya, ular kerap kali memangsa “sang dara” yang lugu.

Wajah politik kemudian diisi korupsi para pejabat dan politik transaksi. Perjuangan politik menyerah terhadap realitas yang ada, seperti kepentingan ekonomi berupa dana perjuangan.

Cita-cita politik memang tak mungkin tanpa pendanaan. Namun, beberapa catatan sejarah mengisahkan bahwa hal itu mampu dijaga meski di baliknya terdapat penyandang dana yang besar.

Salah satu contoh paling monumental yaitu sepak terjang Sun Yat Sen, pemimpin politik dan revolusi China. Dirinya adalah motor gerakan nasionalis China merobohkan kekuasaan Dinasti Qing.

Sun menggugah gerakan nasional yang mengandalkan kemampuan mandiri bangsa China. Dia mesti berhadapan dengan kekuasaan kaisar dan menghadapi bahaya dari incaran penguasa asing yang tengah mengobrak-abrik kedaulatan.

Sun tak menggulingkan dinasti hanya dengan gagasan. Pada periode 1894-1911, dia melakukan safari ke berbagai daerah, berkunjung ke negara lain di mana etnis China banyak tersebar.

Hebatnya, Sun berani memformulasikan pendanaan revolusi dengan menerbitkan obligasi, yang akan dilunasi sewaktu Republik China lahir. Pada 1905, dia pernah melakukan penggalangan dana obligasi revolusi hingga US$2 juta di Singapura.

Kisah logistik orang-orang politik pun ditunjukan oleh para negarawan bangsa ini. Sebut saja secara individu Ibrahim Datuk Tan Malaka dan Mohammad Hatta.

Anggota DPRD Kota Malang Een Ambarsari seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/9/2018)./ANTARA-Dhemas Reviyanto

Tan Malaka mengakui dirinya masih terbelit banyak utang akibat jelajah keilmuan di Negeri Belanda dan aksi politik yang dilakoni. Dia mengisahkannya dalam buku Dari Penjara ke Penjara.

Pada 1919, setelah kembali ke Tanah Air kali pertama setelah studi di Belanda, dirinya harus bekerja sebagai pengajar di perkebunan Deli, Sumatra Utara. Hasil kerjanya untuk menutup utang kepada sang guru Horensma dan Engku Fonds di kampung halaman yang telah membiayai perjalanan dan studinya.

Kisah sang proklamator Mohammad Hatta lebih mengenaskan. Hingga menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) pertama RI, Hatta masih meninggalkan utang sekolah sebesar 6.000 gulden.

Selama menjadi Wapres, dia diam-diam mencicil pokok utang dan bunga. Utang itu baru terlunasi seluruhnya pada 1950, karena minimnya gaji seorang pejabat sekaliber Hatta dulu.

Persoalannya, realitas politik hari ini bukan lagi romantisme sejarah. Tak percaya? Lihat saja data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang banyak menjadikan elit partai dan anggota dewan sebagai tersangka kasus korupsi.

Dalam periode 2008-Juni 2018, ada 786 perkara korupsi yang masuk dalam daftar KPK. Sebanyak 25,83% di antaranya dilakukan oleh anggota DPR/DPRD, sebanyak 24,55% oleh pihak swasta, dan 19,72% oleh pejabat eselon I/II/III.

Dana Kampanye
Berkaitan dengan ongkos politik, belum lama ini publik heboh dengan pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 1, Joko Widodo, yang mengatakan selama karirnya memenangi Pilkada DKI Jakarta pada 2012, dirinya tak merogoh kocek. Pernyataan itu disambut sinis oleh kubu lawan politik.

Saling serang klaim pun tak terhindarkan. Jokowi dianggap menutup mata terhadap realitas politik yang membutuhkan ongkos besar.

Lebih-lebih, penyandang dana kampanye Jokowi ikut angkat bicara. Anggota Direktorat Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Nicholay Aprilindo mengatakan bahwa Jokowi, yang saat itu berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama, tidak dikenakan mahar oleh Partai Gerindra.

Hashim Djojohadikusumo./Antara-Rosa Panggabean

Namun, yang menjadi masalah baginya adalah Jokowi berkali-kali meminta sumber dana kepada adik Prabowo Subianto, yaitu Hashim Djojohadikusumo.

“Saya adalah saksi hidup. Saya berani mempertanggungjawabkan karena saya lah yang pertama kali memperkenalkan Pak Jokowi kepada Pak Hashim pada November 2008 di Loji Gandrung, Solo,” katanya.

Akademisi Politik Burhanuddin Muhtadi pernah memaparkan persoalan politik biaya tinggi di Indonesia. Berdasarkan makalah berjudul “Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia” yang disampaikannya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2013, politik biaya tinggi kerap kali dipicu oleh relasi patron-klien serta gejala deparpolisasi.

Patron-klien selain sebagai warisan feodal-kolonial serta rezim otoriter, juga disebabkan kinerja ekonomi yang buruk. Artinya, dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, relasi politik patron-klien terus dilanggengkan.

Politik biaya tinggi juga mencerminkan adanya gejala deparpolisasi. Identitas kepartaian masyarakat yang rendah, memicu lahirnya politik transaksional yang digawangi partai politik pragmatis.

Tren party-ID di Indonesia terus menurun dan penurunan ini disumbang oleh buruknya kinerja partai di mata pemilih.

“Iklim ketidakpercayaan publik terhadap partai terus meningkat seiring dengan terbukanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan elite partai,” tulisnya.

Secara empiris, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Maret 2013 menemukan gejala tersebut. Secara nasional, pemilih yang merasa dekat dengan partai hanya sekitar 14,3%.

Pada akhirnya, politik biaya tinggi dibutuhkan di tengah gejala deparpolisasi. Politik ditentukan oleh figur atau sosok, sehingga mendorong partai politik mengeluarkan banyak dana untuk promosi, persuasi, atau bahkan membeli suara.

Ilustrasi partai politik di Indonesia./Istimewa

Lingkaran Kekuasaan
Persoalan berat lainnya bagi masa depan demokrasi yang minim biaya yaitu warisan kekuasaan. Estafet politik pasca Orde Baru (Orba) tidak berjalan sehat karena hanya memunculkan kekuatan politik dari lingkaran kekuasaan lama.

Dalam makalah dalam Jurnal ISEAS, Ulla Fiona dan Dirk Tomsa menyebutkan partai-partai yang lebih baru termasuk Partai Demokrat , Gerindra, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Nasdem sebagai 'partai-partai personalistik'.

Tujuan tunggal mereka pada saat pembentukan adalah untuk berfungsi sebagai kendaraan pemilihan untuk ambisi presiden dari tokoh-tokoh politik utama.

“Secara signifikan, semua partai ini didirikan oleh atau untuk mantan jenderal atau taipan yang sebelumnya terkait dengan Golkar,” papar mereka.

Kesimpulannya, suksesi yang demokratis tanpa unsur dana jumbo dari bohir tertentu masih muskil di Indonesia. Mereka menyebut faksionalisme yang terjadi hanya sebatas 'faksi kepentingan', bukan 'faksi prinsip'.

Namun, proses demokrasi yang terjaga dari politik uang, termasuk pada Pilpres 2019 adalah harapan semua pihak. Meski harapan itu bukan penangkal ampuh dari kelicikan para ular.

Tag : fokus, Pilpres 2019
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top