Bisnis.com, JAKARTA – Senat Amerika Serikat (AS) merencanakan pemungutan suara paling cepat hari Selasa (22/1/2019) terhadap RUU pendanaan sebagian pemerintahan federal yang ditutup hingga 1 Oktober.
Seperti dikutip Bloomberg, RUU tersebut akan memberikan dana US$12 miliar dalam bentuk bantuan bencana. Selain itu, Senat akan terus melakukan perundingan terhadap penawaran imigrasi Presiden Donald Trump.
RUU ini didasarkan pada tujuh RUU alokasi penuh yang sudah diselesaikan antara kedua partai di DPR dan negosiator Senat, menurut dokumen yang diperoleh Bloomberg News.
Pada Sabtu, Trump menguraikan tawaran imigrasi yang akan memberikan tiga tahun deportasi bantuan dan otorisasi kerja untuk sekitar 700.0000 imigran muda tanpa dokumen yang sebelumnya menerima bantuan dari mantan Presiden Barack Obama dalam program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), serta perpanjangan tiga tahun dari masa inap bagi imigran di bawah status Perlindungan Sementara.
RUU itu akan menetapkan proses bagi calon imigran Amerika Tengah untuk mengajukan permohonan suaka AS di negara asal mereka, sementara secara otomatis menolak permintaan suaka dari calon imigran di AS tanpa otorisasi. Ini akan memperpanjang program yang kedaluwarsa termasuk Undang-Undang Kekerasan Terhadap Perempuan dan visa investor EB-5.
Upaya McConnell
Baca Juga
Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell akan berupaya untuk mengubah RUU pengeluaran DPR dengan teks undang-undang baru pada hari Selasa, menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut.
Jika dia tidak bisa mendapatkan persetujuan dari Demokrat, pemungutan suara pada RUU akan dilakukan pada Kamis (24/1).
Pemungutan suara akan dilakukan tepat sebelum sekitar 800.000 pekerja federal kehilangan gaji kedua mereka sejak shutdown, yang saat ini memasuki pekan kelima. DPR juga merencanakan pemungutan suara pekan ini pada paket yang berisi enam dari tujuh RUU pengeluaran yang sama.
Termasuk dalam paket tersebut adalah pendanaan untuk tembok perbatasan senilai US$ 5,7 miliar, yang menurut para pemimpin Demokrat tidak dapat diterima.
Partai Republik berharap untuk melobi minoritas anngota Partai Demokrat untuk mencapai ambang batas 60 suara yang diperlukan untuk pengesahan sebagian besar undang-undang di Senat. Partai Republik hanya menguasai 53 kursi.
Paket RUU Senat akan mendanai departemen Keamanan Dalam Negeri, Pertanian, Perdagangan, Keadilan, Negara, Dalam Negeri, Keuangan, Transportasi, dan Perumahan dan Pengembangan Perkotaan, serta lembaga yang tertutup lainnya seperti Badan Perlindungan Lingkungan dan Badan Makanan dan Obat-obatan.
Bagian dari RUU itu akan menyelesaikan siklus pengeluaran tahun 2019 dan memungkinkan anggota parlemen untuk memulai pembicaraan tentang anggaran untuk tahun depan dan plafon utang serta kesepakatan imigrasi potensial yang lebih luas yang dibicarakan Trump.
Anggota DPT Partai Demokrat juga berusaha untuk merilis rencana keamanan perbatasan mereka sendiri yang lebih luas untuk pemungutan suara minggu ini dalam bentuk RUU belanja Keamanan Dalam Negeri yang diperbarui.
