Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandiaga terlibat saling sindir terkait upaya pemberantasan korupsi jelang debat Pilpres 2019 putaran pertama, Kamis (17/1/2019) yang akan mengangkat tema hukum, HAM, terorisme, dan korupsi.
Dari kubu BPN Prabowo-Sandiaga, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sendiri yang menyampaikan dalam pidatonya bertajuk Indonesia Menang., bahwa bila dirinya terpilih, Prabowo berjanji tidak akan mengizinkan intervensi bagi para penegak hukum, terutama dalam kasus pemberantasan korupsi yaitu anggota KPK.
"Kami akan pastikan tidak ada intervensi dan politisasi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tanah air. Kami juga akan tingkatkan akuntablitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dari pusat hingga daerah," ungkapnya di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (14/1/2019).
Hal ini mengacu pada penyelesaian kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan pada April 2017 yang hingga kini masih menggantung.
Sedangkan dari kubu Jokowi-Ma'ruf, Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzily menyindir bahwa pasangan calon 02 memiliki rekam jejak dalam dunia bisnis yang patut dipertanyakan.
"Kunci dari pemberantasan korupsi adalah integritas dan rekam jejak. Pak Jokowi tidak punya beban terkait dengan konflik kepentingan terkait bisnis keluarga. Anak-anaknya justru jualan martabak dan pisang goreng. Sebaliknya sulit membayangkan akan tidak ada konflik kepentingan terkait bisnis keluarga Prabowo dan juga Sandi," ungkap Ace, Selasa (15/1/2019).
Baca Juga
Hal ini diperjelas oleh Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Abdul Kadir Karding yang menyatakan bahwa Prabowo-Sandiaga harus menjelaskan kepada publik terkait kasus korupsi yang menjerat PT Duta Graha Indah (DGI) yang kini telah berubah nama menjadi Nusa Konstruksi Enjineering (NKE).
PT DGI/NKE merupakan korporasi pertama yang dijerat tindak pidana korupsi korporasi oleh KPK dengan perkara proyek Rumah Sakit Pendidikan Udayana serta wisma atlet dan gedung serba guna Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan.
Dalam kasus ini, Sandiaga Uno sempat diperiksa KPK sebagai saksi walaupun sudah tidak lagi menjadi komisaris PT DGI.
"Saya kira, salah satu hal yang [menjadi] pertanyaan publik selama ini kasus yang menimipa DGI. Saya kira banyak orang tahu, salah satu komisarisnya adalah paslon 02. Ini tentu jadi ruang dan hal sangat strategis bagi kami untuk minta penjelasan bagi Sandi dan Prabowo [dalam Debat Pilpres 2019]," ujar Karding.
