Bisnis.com, JAKARTA -- Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan akan dijadikan contoh oleh sejumlah negara dalam mengentaskan kemiskinan di negaranya, salah satunya Bangladesh.
Untuk itu, sejumlah delegasi dari Bangladesh berkunjung ke Kementerian Sosial RI di Jakarta, Senin (17/12/2018) untuk mempelajari lebih lanjut tentang penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH).
Delegasi terdiri dari 18 orang baik dari UNDP dan pemerintah Bangladesh dari berbagai unsur antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Komisi Perencanaan, Divisi Kabinet, serta Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi.
"Apa yang dilakukan PKH di Indonesia adalah hal yang luar biasa, cakupan sasaran yang melaju cepat seiring dengan jumlah bantuannya. Semula kami terheran-heran, tetapi setelah mendapatkan penjelasan kami menjadi lebih terbuka. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PKH akan kami cermati kembali untuk dapat diimplementasikan di Bangladesh," ujar Md Sayed, delegasi bagian keuangan Bangladesh dalam rilis yang diterima Bisnis, Selasa (18/12/2018).
Para delegasi mempelajari banyak hal,mulai dari cara menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) termasuk dengan bantuan teknis dari Bank Dunia.
Dalam pelaksanaannya di Indonesia, KPM diperoleh dari Basis Data Terpadu yang kemudian dilakukan validasi lalu ditetapkan sebagai KPM melalui SK Penetapan KPM.
Baca Juga
Kondisi KPM terus dipantau melalui pemutakhiran data yang dilakukan oleh pendamping.
PKH di Indonesia telah dilaksanakan sejak 2007 tetapi saat itu jangkauannya masih sangat kecil. Kemudian, jumlah KPM terus ditingkatkan menjadi enam juta dan 2018 meningkat menjadi 10 juta KPM.
PKH dinilai sebagai salah satu yang memberikan dampak turunnya angka kemiskinan di Indonesia menjadi 9,82 persen pada Maret 2018 yang disebut sebagai angka terendah yang mampu dicapai Pemerintah selama ini.
Setelah berdiskusi, delegasi juga mengunjungi Contact Center bahkan salah satu pesertanya mencoba menghubungi 1500299 melalui ponselnya dan membuktikan bahwa saluran telepon tersebut berfungsi.
Selain berkunjung dan belajar di Kementerian Sosial, delegasi Bangladesh ini juga akan mengunjungi Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kemenko PMK, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dilanjutkan dengan studi lapangan ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk berdialog dengan KPM dan SDM PKH.
Sebelumnya sebanyak 15 negara belajar tentang penerapan program bantuan sosial PKH ke Indonesia yang dianggap berhasil menurunkan angka kemiskinan.
Negara-negara tersebut yaitu Malaysia, Filipina,Timor Leste, Myanmar, Fiji, Papua Nugini, Vietnam, Mongolia, Korea, Laos, Nigeria, Pakistan, Uzbekistan dan Azerbaijan.
