Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meluncurkan geoportal kebijakan satu peta di Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan yang selama ini banyak terjadi di Indonesia serta membantu perencanaan pembangunan di Tanah Air.
"Nantinya, perencanaan pembangunan bisa lebih akurat. Bukan hanya berdasarkan data, tapi juga peta yang detail," kata Presiden.
Jokowi melanjutkan berdasarkan pengalamannya dalam pembangunan infrastruktur di lapangan, dirinya semakin mengetahui banyaknya masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan.
Kepala Negara mencontohkan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan di Kalimantan. Menurutnya, terdapat 19,3% dari total luas lahan di Kalimantan yang mengalami masalah seperti ini.
Adapun Program Percepatan Kebijakan Satu Peta telah diatur sejak 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melaporkan 83 dari total 85 peta tematik, atau 98%, dari 19 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) di 34 provinsi telah selesai dilakukan kompilasi dan integrasi.
Artinya, saat ini tinggal dua peta tematik yang belum tersedia. Pertama, Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) yang sedang dalam proses penetapan.
Kedua, Peta Batas Administrasi Desa dan Kelurahan yang sedang difasilitasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan perlu ditindaklanjuti oleh kepala daerah untuk penetapannya.
