Ridwan Kamil Minta Konsorsium Kereta Cepat Bangun LRT Bandung Raya

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) membangun tujuh rute Light Rapid Transit (LRT) Bandung Raya. 
Wisnu Wage Pamungkas | 01 Desember 2018 09:30 WIB
Model berfoto di samping miniatur kereta cepat Jakarta-Bandung di Jakarta, Kamis (5/5/2016). Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta kepada PT Kereta Cepat Indonesia China untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) membangun tujuh rute Light Rapid Transit (LRT) Bandung Raya. 

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan permintaan tersebut sudah disampaikan pada jajaran PT PSBI dan PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) dalam rapat terakhir progres proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Saya menitipkan tujuh rute LRT Bandung Raya dibangun KCIC,” ujarnya di Bandung, Jumat (30/11/2018). 

Menurut Emil, sapaan akrabnya, permintaan ini sudah tepat agar teknologi dan pengalaman yang diterapkan di LRT Bandung Raya sama dan selaras dengan apa yang dikerjakan oleh konsorsium. 

“Mereka sudah [siap] kan dia punya kebutuhan membangun dari Transit Oriented Development (TOD) Tegalluar ke Laswi [Lingkar Selatan] ke Jalan R.E Martadinata. Maka saya titipkan sisanya dikerjakan,” terangnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menghitung kebutuhan LRT Bandung Raya tergantung pilihan teknologi. Jika LRT Palembang menjadi rujukan, maka biaya pembangunannya bisa mencapai Rp8,6 triliun.

Namun, jika menggunakan teknologi metro kapsul--yang juga sempat diwacanakan di Bandung--maka nilainya diproyeksi lebih rendah, yakni sekitar Rp5 triliun.

Kesanggupan PSBI ini juga diharapkan dapat direstui oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian BUMN, meski urusan meminta persetujuan diakui bukanlah kewenangan Pemprov Jabar.

”Itu urusan mereka, tapi dengan mereka sudah mengerjakan high speed railways, prosedurnya sama. Jadi [LRT] menjadi satu paket pekerjaan, bukan paket yang berbeda,” jelas Emil.

Dia menilai karena proyek LRT Bandung Raya dengan PT PSBI merupakan urusan Business-to-Business (B2B), maka pemerintah pusat memberikan persetujuan dan tidak mempersulit seperti halnya skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). 

Tag : Kereta Cepat, Proyek LRT Bandung
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top