Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Timses Jokowi Desak KPU Cari Terobosan Baru untuk Sosialisasi Dana Kampanye

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin mendesak Komisi Pemilihan Umum untuk membuat terobosan baru terkait dengan sosialisasi dana kampanye.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 29 November 2018  |  20:16 WIB
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Hasto Kristiyanto, Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Maruf, Meutya Viada Hafid./JIBI - BISNIS/Muhamad Ridwan
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Hasto Kristiyanto, Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Maruf, Meutya Viada Hafid./JIBI - BISNIS/Muhamad Ridwan

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin mendesak Komisi Pemilihan Umum untuk membuat terobosan baru terkait dengan sosialisasi dana kampanye.

Hasto Kristiyanto, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, mengeluhkan pertaruran KPU yang melarang tim sukses menyosialisasikan rekening dana kampanyenya.

“Kami sayangkan KPU tidak berani membuat langkah terobosan untuk rekening dana kampanye itu. Itu yang saya lihat sebagai sebuah kemunduran di pemilu ini,” ujarnya di Media Center Jokowi-Ma’ruf Amin, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Menurutnya hal tersebut menghambat proses sosialisasi dana rekening kampanye bagi pihaknya.

Partisipasi publik dianggap menjadi suatu hal yang penting bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin yang memiliki kepemimpinan dengan melibatkan partisipasi publik.

“Ketika kami mengumumkan dana kampanye kemudian ada gambar Pak Jokowi dianggap sebagai sebuah bentuk pelanggaran dan harus melakui proses Bawaslu ini kemudian menghambat sebuah proses sosialisasi rekening dana kampanye melibatkan partisiapsi publik,” ungkapnya.

Untuk itu, Hasto mendorong penyelenggara pemillu agar bisa membuat suatu terobosan yang solutif agar partisipasi publik dapat lebih dilibatkan secara transparan.

“Jadi sebaiknya KPU mencari langkah terobosan bahwa mereka yg mengedepankan akuntabilitas , transparansi dan penggalangan dana publik harusnya mendapat tempat bukan harusnya dipersoalaklan,” pungkasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilpres 2019
Editor : Sutarno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top