Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa ketidakseragaman kebijakan yang diumumkan menteri dengan keputusan presiden akan bisa memengaruhi elekabilitas Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden.
Menurutnya, seharusnya ada keseragaman langkah antara menteri dan presiden dalam mengeluarkan satu kebjakan. Bambang Soesatyo mengakui sejak awal Menko Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan kebijakan ekonomi ke XVI dirinya yakin Presiden Jokowi akan mencabutnya karena hal itu akan mengganggu elektabilitas presiden.
“Ini sangat mengganggu. Sikap DPR jelas meminta kebijakan itu ditinjau kembali atau dibatalkan sebelum terlambat,” ujarnya dalam diskusi di Gedung DPR, Kamis (29/11/2018).
Baca Juga
Bambang mengaku dari informasi yang dia dapatkan draf kebijakan ekonomi itu sebenarnya belum sampai ke meja presiden. Artinya, menteri tersebut mengumumkan sesuatu yang presiden belum tentu setuju, ujanya.
Hanya saja, dia enggan mengomentari ketika ditanya apakah Presiden perlu mengganti menteri tersebut karena telah menumumkan kebijakan yang tidak pro-rakyat. Dia menyebutkan soal pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Kendati demikian, dia mengapresiasi ketegasan Presiden yang langsung mencabut ketentuan relaksasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang mengancam sektor UMKM. “Kita patut memberikan acungan jempol kepada Presiden yang telah menunjukan keberpihakannya kepada sektor UMKM.
Bambang yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, menegaskan salah satu cara mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang berkeadilan adalah dengan memperkuat UMKM, serta mendorong ekspor nasional dan mendorong pembangunan industri yang berdaya saing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
