Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sengketa Pemilu 2019 Diselesaikan Satu Atap di Gakkumdu

Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) satu atap akan diterapkan untuk menjadi sarana penegak hukum untuk menjaga netralitas dan independensi dalam menangani kasus pelanggaran pemilihan umum mendatang.
Ni Putu Eka Wiratmini
Ni Putu Eka Wiratmini - Bisnis.com 27 November 2018  |  16:00 WIB
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo (berbaju putih) meladeni pertanyaan pers usai Rapat Kerja Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/7/2018). - Bisnis.com/Samdysara Saragih
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo (berbaju putih) meladeni pertanyaan pers usai Rapat Kerja Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/7/2018). - Bisnis.com/Samdysara Saragih

Bisnis.com, DENPASAR – Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) satu atap akan diterapkan untuk menjadi sarana penegak hukum untuk menjaga netralitas dan independensi dalam menangani kasus pelanggaran pemilihan umum mendatang.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan mulai saat ini Gakkumdu akan menjadi wadah satu atap bagi penegak hukum seperti Bawaslu, Panwaslu, Penyidik Polisi, dan Kejaksaan dalam mengusut perkara pemilihan umum.

Bawaslu dan Panwaslu nantinya akan bertindak sebagai penyaring laporan dari setiap aduan pelanggaran pemilu. Laporan yang diterima tersebut akan diserahkan ke Penyidik Kepolisian.

Kepolisian yang telah melakukan penyidikan selanjutnya akan menyerahkan berkas ke Kejaksaan. Selanjutnya, di Kejaksaan, laporan akan diteliti dengan cermat untuk diperhitungkan sebagai pelanggaran atau tidak. Baru kemudian, berkas pelanggaran akan diserahkan ke pengadilan.

“Sentra terpadu ini tidak akan menjadi alat politik atau yang benar disalahkan maupun yang salah dibenarkan,” katanya, Selasa (27/11/2018). 

Dengan Gakkumdu satu atap ini, lanjutnya, pelanggaran akan lebih cepat dibahas dan segera tuntas.

Prasetyo menambahkan jika diperlukan, kejaksaan akan mengadakan sidang in absentia atau dengan ketidakhadiran untuk mengusut tuntas setiap pelanggaran. Sebab, kerap kali, pelanggar mengulur waktu kasus dengan tidak menghadiri persidangan.

“Kemarin saya sudah bertemu Bawaslu untuk membahas disusunnya suatu aturan penyidangan in absentia,” katanya. 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pemilu 2019
Editor : Sutarno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top