Bisnis.com, JAKARTA - Reformasi 1998 merupakan momentum bagi perkembangan organisasi masyrakat sipil di Indonesia. Seiring dengan makin banyaknya ormas yang lahir, kehadirannya dipandang memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan karena posisinya yang mewakili suara masyarakat di level akar rumput.
Direktur Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) di Indonesia, Erin McKee, menilai peran strategis tersebut akan terwujud apabila organisasi kemasyarakatan di Indonesia memiliki jaringan yang terlatih, senantiasa terlibat aktif, dan berkelanjutan.
"USAID percaya masyarakat sipil memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan, pengawasan akuntabilitas, serta pemberian pelayanan. Kami mendukung peran masyarakat sipil dalam penguatan institusi demokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik," kata McKee saat membuka Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2018 di Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bidang Reformasi Birokrasi Haru Tamtomo menilai masalah tata kelola adalah tantangan ormas dalam menjalankan peran tersebut.
"Perlu ada pengelolaan yang baik dari ormas yang sejatinya untuk membantu masyarakat. Bersama pemerintah, organisasi masyarakat harus bisa menjalankan program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat pembangunan harus menjadi bagian dari ormas," kata Haru.
Haru juga memberi contoh ormas yang tercatat pernah meninggalkan jejak kontribusi signifikan dalam pembangunan Indonesia. Kontribusi tersebut bahkan masih terasa dampaknya hingga saat ini, misalnya Boedi Oetomo, Sarekat Islam, dan Taman Siswa.
